SULTRABERITA.ID, KENDARI – Setelah bertemu elite Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu elite Partai Nasdem. Sama seperti sebelumnya, pertemuan yang digelar di DPP Golkar, Jakarta, Senin (9/3/2020), ini membahas rancangan undang-undang atau RUU yang bermetodekan omnibus, seperti RUU Cipta Kerja dan Perpajakan. Kedua elite partai pun sepakat agar RUU segera dibahas dan disahkan.

BACA JUGA :

Pantauan Kompas, jajaran elite Partai Nasdem yang dipimpin Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tiba di kantor DPP Golkar sekitar pukul 11.00. Mereka disambut Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Airlangga yang juga menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, didampingi antara lain Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita yang kini menjabat Menteri Perindustrian dan Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Adapun Surya Paloh didampingi salah satunya oleh Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate yang kini menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pertemuan dilakukan secara tertutup selama sekitar dua jam, yang kemudian diakhiri dengan makan siang bersama.

Seusai pertemuan, baik Airlangga ataupun Surya Paloh menyatakan komitmen untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Salah satunya menyangkut RUU yang bermetodekan omnibus, seperti RUU Cipta Kerja dan Perpajakan. Kedua draf RUU yang telah diserahkan ke DPR beberapa waktu lalu itu didorong untuk segera dibahas dan disahkan.

�Kita sepakat karena memiliki pemikiran yang sama,� kata Airlangga.

Terkait dengan banyaknya pasal di RUU yang dipersoalkan publik, Surya Paloh mengatakan, pasal-pasal tersebut akan didalami kembali saat proses pembahasan di DPR.

�Konsekuensi negara demokrasi adalah adanya perbedaan pendapat. Pasal-pasal yang diinterpretasikan oleh sementara kalangan, biasa, ada rancangan, diotak-atik, akibatnya dia menghakimi, masyarakat marah. Tapi ketika nanti dibaca hasilnya tidak seperti itu, kenapa dipermasalahkan,� tutur Surya Paloh.

Pertemuan berlanjut

Akhir Februari lalu, Airlangga Hartarto beserta jajaran pengurus Golkar juga bertemu elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pertemuan salah satunya juga membahasomnibus law. Saat itu, Airlangga menyampaikan perlunya dukungan dari partai-partai di luar pemerintah untuk omnibus law.

Dalam pertemuan, Presiden PKS Sohibul Iman menyampaikan pandangannya terkait RUU omnibus law yang dinilainya cukup sensitif. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik dan tidak boleh serampangan. Dia pun menyampaikan pentingnya pembahasan omnibus law tidak menyimpang dari tiga koridor.

Pertama, omnibus law harus sejalan dengan konstitusi, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Jangan sampai ada pasal atau ketentuan yang bertabrakan dengan konstitusi. Kedua, jangan sampai RUU hanya berpihak kepada investor atau pengusaha saja, tetapi pada saat yang sama tidak memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja. Ketiga,omnibus law harus memperkuat demokrasi dan otonomi daerah.

Kemudian, Kamis (5/3/2020), Airlangga bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Cikeas, Bogor, dengan salah satu materi pertemuan juga membahas omnibus law. Pada akhir pertemuan, menurut Wakil Ketua Umum Golkar Nurul Arifin, Yudhoyono mengatakan akan memberikan masukan secara positif dan berdialog tentang omnibus law. Partai Demokrat disebutkannya ingin menjadi bagian dari solusi.

Menurut Airlangga, setelah bertemu Demokrat, Nasdem, dan PKS, pihaknya sudah merencanakan pertemuan dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Seperti Demokrat dan PKS, PAN juga berada di luar pemerintahan.

Tak berhenti di PAN, partai politik lain, termasuk yang jadi bagian koalisi partai pendukung pemerintah, juga akan ditemui.

Pada prinsipnya, lanjut Airlangga, pembicaraan dengan partai-partai tersebut akan berkisar pada hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional. Dengan kondisi politik nasional yang kuat, diharapkan Indonesia akan lebih mampu menghadapi situasi dan kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

�Kami telah menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa komunikasi terus dijalin, terutama dalam menyelesaikan program-program pemerintah ke depan. Terkait dengan partai yang tergabung dengan (partai koalisi) pemerintah, telah tersosialisasikan dengan baik,� ujar Airlangga.

Selain membicarakan mengenaiomnibus law, pertemuan antara pengurus Partai Golkar dan Partai Nasdem tersebut juga membicarakan ambang batas parlemen dan ambang batas presiden. Adm

Sumber : kompas.com
Judul : https://bebas.kompas.id/baca/polhuk/2020/03/09/golkar-nasdem-ingin-omnibus-law-segera-disahkan/?utm_source=external_kompascom&utm_medium=berita_terkini&utm_campaign=kompascom

BERITA TERKAIT