SULTRABERITA.ID, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra membatalkan rencana eksekusi jilid II lahan eks PGSD. Padahal, menurut agenda hari ini, pemerintah akan mengosongkan lahan tersebut.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sultra, Ali Akbar pada SULTRABERITA.ID, Kamis 16 Januari 2020.
BACA JUGA :
- ESG PT Vale Makin Kuat di 2025: Investasi Lingkungan Naik 54%, Kinerja Energi Membaik
- Indosat Cetak Kinerja Kuat di Awal 2026, Fitur Berbasis AI Dorong Pertumbuhan Dua Digit
- Program Layar Benteng Bergulir: Angkat 18 Film Sineas Sultra, Tayang Ala Layar Tancap di Kepulauan Buton
- Menkes Bicara Peluang Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun Ini
- Disnakertrans Sultra Apresiasi Inisiatif UKPM Siapkan Lulusan Bersertifikasi Kompetensi K3
“Hari ini tidak jadi,” singkat mantan PJ Bupati Buteng itu.
Ia menuturkan pembatalan itu terkait koordinasi Pemprov Sultra dengan pihak pengadilan yang belum tuntas.
“Hari ini kita masih koordinasi dengan pihak pengadilan dulu. Baru setelah itu kita jadwal ulang untuk eksekusinya,” jelas Ali Akbar.
Sebagai informasi, Pengadilan Negeri diketahui belum mengeluarkan instruksi pengosongan lahan eks gedung PGSD. Meski Pemprov Sultra telah dinyatakan sebagai pemenang dalam sengketa aset daerah dengan pihak Kikila Cs yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah di jantung Kota Kendari itu.
Batalnya eksekusi ini bukanlah kali pertama. Pada 6 Januari, Pemprov Sultra membatalkan agenda pengosongan lahan tersebut lantaran dihadang kelompok masyarakat pemilik tanah. Adm
