Kepala BPBD Sultra, Muhammad Yusuf mengatakan pencairan honor ratusan Satgas tersebut dilakukan secara bertahap dengan hitungan fase kerja 100 hari.

“Sudah selesai reviewnya dan kemarin juga ada RDP dengan dewan. Prinsip kota kan kehati-hatian. Kamis tanggal 14 (Oktober) lalu yang 174 orang sudah diproses pembayarannya,” jelas Joker, sapaan akrab Kepala BPBD Sultra, Sabtu (16/10/2021).

Kendati pembayarannya honor telah diselesaikan, ia mengaku sedikit heran lantaran beberapa oknum masih meributkan hal tersebut.  Apalagi, Polda Sultra menyatakan akan melakukan pemeriksaan mendalam soal ribut keterlambatan pembayaran honor tersebut.

Padahal, lanjut Joker, keterlambatan yang terjadi lebih pada asas kehati-hatian BPBD Sultra agar tidak ada celah hukum dalam mekanisme pembayaran honor Satgas.

“Yang dibayarkan itu yang ada SK-nya. Saya juga heran kok kenapa masih ada oknum yang permasalahkan. Padahal kegiatan berlangsung kok, pembayaran sudah dilakukan. Kita siap beri klarifikasi jika memang diperlukan,” tegas Joker.

Lebih jauh, Joker menekankan BPBD siap memberi penjelasan rinci kepada pihak Polda Sultra mengapa pembayaran honor mengalami keterlambatan hingga beberapa bulan. SR

Artikel Honor Satgas Sudah Cair, BPBD Heran Masih Ada yang Ribut pertama kali tampil pada lajur.

Ia mengatakan proses review oleh inspektorat maupun BPKP telah tuntas. Inilah mengapa dirinya langsung mengajukan pencairan anggaran agar ribut honor Satgas Covid-19 tidak berlarut-larut.

Praktis, dalam beberapa hari kedepan para petugas Satgas Covid-19 sudah bisa menerima gaji mereka.

“Sudah diproses. Karena ada mekanismenya tentu tidak hari ini juga diterima. Satu dua hari lagi,” jelas Joker sapaan akrab Kepala BPBD Sultra itu lewat sambungan selular, Senin (11/10/2021).

Joker mengaku dirinya memegang prinsip kehati-hatian sebelum mengajukan pembayaran honor Satgas. Ia khawatir pencarian anggara ini malah membawa bencana untuk dirinya jika prosesnya melanggar mekanisme.

“Jangan sampai mengurus bencana, kena bencana. Tidak tidak taat ke tata kelola keuangan, lebih pada asas kehati-hatian. Banyak kasus, habis Covid, ada yang diperiksa dan dipenjara. Hah.. itu yang saya tidak mau makanya dilakukan evaluasi oleh BPKP dan inspektorat dulu,” dalih Joker panjang lebar.

Total ada 174 petugas Satgas Covid-19 Sultra yang tercatat belum menerima honor mereka selama beberapa bulan terakhir. Akibat keterlambatan pembayaran ini, petugas melakukan aksi segel kantor yang menyebabkan pelayanan di sekretariat Satgas Covid-19 Sultra tersebut terganggu. SM

Artikel Review Honor Satgas Kelar, BPBD : Urus Bencana Jangan Sampai Kena Bencana! pertama kali tampil pada lajur.

“Lama mi kita terima honor. Tidak tahu apa masalahnya. Padahal sudah berbulan-bulan,” keluh salah satu anggota Satgas Covid-19 Sultra yang enggan disebutkan namanya, Rabu (6/10/2021).

Dikonfirmasi mengenai permasalahan tersebut, Kepala BPBD Sultra, Muhammad Yusuf menyampaikan alasan. Ia berdalih keterlambatan pembayaran honor Satgas Covid-19 Sultra disebabkan adanya proses review oleh BPK Sultra.

“Masih ada review dari BPK. Selesai ini baru bisa dibayarkan,” kata Yusuf membenarkan indikasi keterlambatan pembayaran honor Satgas Covid-19, Kamis (7/10/2021).

Namun begitu, Yusuf memastikan segera menyelesaikan permasalahan tersebut pekan ini.

“Minggu ini kita selesaikan. Selesai review BPK. Ada sekitar empat bulan. Jumlahnya saya tidak hafal,” tutup mantan Pjs Bupati Konkep itu. SM

Artikel Honor Satgas Covid-19 Sultra Mandek Berbulan-bulan, Kepala BPBD Dalih Tunggu Review BPK pertama kali tampil pada lajur.

Selain Bupati, KPK juga menetapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Anzarullah.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, penyidikan atas kasus ini setelah KPK mengumpulkan keterangan dan bukti lain.

“Selanjutnya KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka AMN (Andi Merya Nur),” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Rabu.

Ghufron mengatakan, untuk proses penyidikan, tim penyidik menahan kedua tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 22 September 2021 sampai dengan 11 Oktober 2021 di Rutan KPK

Andi Merya Nur ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih sementara Anzarullah ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

Dalam kasus ini, Anzarullah diduga menyuap Andi agar perusahaannya mengerjakan sejumlah proyek pembangunan 2 jembatan di Kecamatan Ueesi dan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi.

Nilai dua proyek yang bersumber dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu sebesar Rp 889 juta.

“AMN menyetujui permintaan AZR tersebut dan sepakat akan memberikan fee kepada AMN sebesar 30 persen,” ucap Ghufron.

AMN diduga meminta uang sebesar Rp 250 juta atas 2 proyek pekerjaan yang akan dikerjakan Anzarullah tersebut.

Anzarullah kemudian menyerahkan uang sebesar Rp25 Juta lebih dahulu kepada AMN dan sisanya sebesar Rp 225 juta sepakat akan diserahkan di rumah pribadi AMN di Kendari.

Andi Merya Nur selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Anzarullah selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adm

Sumber: Kompas.com

Artikel Bupati Koltim & Kepala BPBD Jadi Tersangka, Langsung Ditahan di Rutan KPK pertama kali tampil pada lajur.