Informasi terjait pengajuan HKI Ikan Teri Waburense disampaikan Kepala BPBD Sultra tersebut kepada Lajur.co, Rabu (9/5/2023).

“Sudah kita ajukan ke Kemenkumham. Masih dalam proses,” singkat Yusuf.

Pendaftaran HKI Okan Teri Waburense, kata Yusuf, merupakan bagian langkah Pemda Buton agar produk lokal Buteng tersebut tidak lagi diklaim pengusaha dari provinsi lain.

Selama ini diakui Yusuf, produksi Ikan Teri Waburense kerap dicatut pengusaha luar dengan nama Teri Medan yang memang terlanjur punya nama besar. Padahal, komoditi kelautan tersebut diketahui berasal dari nelayan Desa Waburense.

Pemda juga tengah melakukan upaya branding Ikan Teri Waburense untuk mendongkrak nama produk lokal sekaligus mengangkat perekonomian masyarakat setempat.

Kata Yusuf, produk Teri Waburense cukup melimpah dan mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal dan sebagai pasar nasional di wilayah timur. Rerata produk Teri Waburense mencapai 6 ton.

“Setelah didaftarkan, kita dorong program branding Teri Waburense. Produksi kita sampai 6 ton. Penjualan selain di lokal sini, nasional juga lewat Makassar,” ujar Yusuf. Adm

Artikel Gercep! Pj Bupati Buteng Daftar Produk Teri Waburense ke Kemenkumham Sultra pertama kali tampil pada lajur.

Kepala BPBD Sultra, Muhammad Yusuf mengatakan pencairan honor ratusan Satgas tersebut dilakukan secara bertahap dengan hitungan fase kerja 100 hari.

“Sudah selesai reviewnya dan kemarin juga ada RDP dengan dewan. Prinsip kota kan kehati-hatian. Kamis tanggal 14 (Oktober) lalu yang 174 orang sudah diproses pembayarannya,” jelas Joker, sapaan akrab Kepala BPBD Sultra, Sabtu (16/10/2021).

Kendati pembayarannya honor telah diselesaikan, ia mengaku sedikit heran lantaran beberapa oknum masih meributkan hal tersebut.  Apalagi, Polda Sultra menyatakan akan melakukan pemeriksaan mendalam soal ribut keterlambatan pembayaran honor tersebut.

Padahal, lanjut Joker, keterlambatan yang terjadi lebih pada asas kehati-hatian BPBD Sultra agar tidak ada celah hukum dalam mekanisme pembayaran honor Satgas.

“Yang dibayarkan itu yang ada SK-nya. Saya juga heran kok kenapa masih ada oknum yang permasalahkan. Padahal kegiatan berlangsung kok, pembayaran sudah dilakukan. Kita siap beri klarifikasi jika memang diperlukan,” tegas Joker.

Lebih jauh, Joker menekankan BPBD siap memberi penjelasan rinci kepada pihak Polda Sultra mengapa pembayaran honor mengalami keterlambatan hingga beberapa bulan. SR

Artikel Honor Satgas Sudah Cair, BPBD Heran Masih Ada yang Ribut pertama kali tampil pada lajur.

“Lama mi kita terima honor. Tidak tahu apa masalahnya. Padahal sudah berbulan-bulan,” keluh salah satu anggota Satgas Covid-19 Sultra yang enggan disebutkan namanya, Rabu (6/10/2021).

Dikonfirmasi mengenai permasalahan tersebut, Kepala BPBD Sultra, Muhammad Yusuf menyampaikan alasan. Ia berdalih keterlambatan pembayaran honor Satgas Covid-19 Sultra disebabkan adanya proses review oleh BPK Sultra.

“Masih ada review dari BPK. Selesai ini baru bisa dibayarkan,” kata Yusuf membenarkan indikasi keterlambatan pembayaran honor Satgas Covid-19, Kamis (7/10/2021).

Namun begitu, Yusuf memastikan segera menyelesaikan permasalahan tersebut pekan ini.

“Minggu ini kita selesaikan. Selesai review BPK. Ada sekitar empat bulan. Jumlahnya saya tidak hafal,” tutup mantan Pjs Bupati Konkep itu. SM

Artikel Honor Satgas Covid-19 Sultra Mandek Berbulan-bulan, Kepala BPBD Dalih Tunggu Review BPK pertama kali tampil pada lajur.