Berdasarkan data Kementerian ESDM per 31 Desember 2023, total NIK konsumen LPG 3 kg yang telah terdaftar baru 31,5 juta. Angka tersebut masih cukup jauh dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang merupakan acuan data penerima subsidi LPG dengan total 189 juta NIK.

Atas kondisi ini, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi mengatakan, pemerintah akan memperpanjang tenggat waktu pendaftaran KTP untuk pembelian LPG 3 kg hingga tanggal 31 Mei 2024. Adapun rencana awalnya, pendaftaran dibuka hanya sampai 31 Januari 2024.

“Sebenarnya sih target kita kemarin itu di 31 Januari. Namun sampai dengan 31 Desember 2023 itu ternyata masih statusnya yang Pak Dirjen sampaikan baru 31,5 juta NIK yang mendaftar. Untuk itu kita perpanjang sampai 31 Mei 2024,” kata Mustika di Kantor Direktorat Jenderal Migas, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024).

Kendati demikian, ia memastikan, setelah tenggat waktu tersebut masyarakat masih bisa tetap membeli LPG 3 kg walau belum mendaftarkan KTP. Pihaknya akan terus memantau progres dari langkah tersebut.

“Kita lihat nanti progresnya seperti apa ya. Tapi intinya kita akan evaluasi nanti, intinya arahan pak presiden itu bahwa jangan sampai nanti terjadi kelangkaan di lapangan. Nanti akan kami evaluasi kembali,” ujarnya.

Di sisi lain, dalam rencana besarnya pemerintah akan mengubah skema penyaluran subsidi LPG 3 kg dari barang menjadi tunai. Langkah ini seiring dengan upaya transformasi penyaluran bantuan dengan sistem yang lebih tepat sasaran.

“Kita, pemerintah, berkomitmen untuk mengarah, melanjutkan ke subsidi tepat sasaran yaitu transformasi dari komoditas ke orang. Arahnya ke sana,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, dalam kesempatan yang sama.

Namun demikian, sistem tersebut masih digodok pemerintah. Tutuka mengatakan, sistem ini kemungkinan dicoba setelah skema pembelian LPG 3 kg dengan KTP berjalan penuh. Langkah ini diharapkan dapat membuat subsidi LPG 3 kg lebih tepat sasaran dan menurunkan konsumsi.

“Nantinya kalau ini sudah selesai, sudah establish, apa yang ditanyakan tadi mengenai subsidi langsung ke orang berupa tunai itu bisa dijalankan. Jadi subsidinya langsung, kan sudah ada NIK, ‘oh ini berhak’, berarti nanti bisa langsung dapat subsidi. Nah sekarang, dalam rangka proses menuju by man by address. Kita sudah siapkan perangkat regulasinya apa yang perlu dilakukan,” jelasnya.

Tutuka juga turut menyinggung tentang keberhasilan dari pengetatan penyaluran BBM subsidi jenis Solar melalui penggunaan QR Code. Implementasinya hampir menyentuh 100% dan berdasarkan analisis Pertamina, langkah ini berdampak terhadap penurunan kebutuhan Solar.

“Dan ini kita harapkan juga berjalan di LPG,” pungkasnya.

Cara Daftar untuk Beli LPG 3 Kg
Mengutip dari situs MyPertamina, berikut cara daftar untuk beli LPG 3 kg:

Datang ke pangkalan dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Pengguna dapat melakukan pendaftaran dengan dibantu petugas pangkalan melalui situs Subsidi Tepat LPG Pangkalan.
Untuk pembelian selanjutnya, KPM hanya perlu menginformasikan NIK atau menunjukkan KTP kepada petugas pangkalan.
Sebagai catatan, pengguna dapat membeli LPG 3 kg di lebih dari satu pangkalan, tetapi pendaftaran hanya dapat dilakukan di satu pangkalan. Pengguna dapat melakukan pembelian di pangkalan mana saja walaupun pangkalan tersebut berada di luar domisili yang tertera di KTP pengguna. Adm

Sumber : Detik.com

Artikel Daftar KTP buat Beli LPG 3 Kg Diperpanjang, Skema Subsidi Mau Diubah pertama kali tampil pada lajur.

Kegiatan akan berlangsung selama 6 hari kedepan, terhitung sejak tanggal 22 sampai dengan 27 Februari 2022. SKEMA HMI menghadirkan puluhan peserta yang berasal dari kader HMI se-Nusantara dengan tetap menerapkan protokol Covid-19.

“Kegiatan ini akan berlangsung selama beberapa hari kedepan sampai 27 Februari 2022, dijalankan dengan metode Hybrid dengan tetap menerapkan protokol Covid-19, mengingat saat ini sedang pandemi. Puluhan peserta ini merupakan kader yang berasal dari cabang HMI Se-Nusantara nantinya akan kita upgrade kesiapannya dalam menghadap kemandirian pengelolaan Sumber Daya Alam dalam negeri kedepannya,” terang Ketua Panitia SKEMA HMI, Eko Hasmawan Baso.

Pembukaan kegiatan dilakukan secara hybrid yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) K.H Ma’ruf Amin, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Forkopimda Sulawesi Tenggara, Badan Pengelolaan Latiham (BPL) PB HMI, Ketua Badan Kordinasi (BADKO) HMI Sultra beserta jajaran, Kelompok Cipayung, Narasumber, para Ketua Umum HMI Cabang Se-BADKO Sultra serta Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama yang sekaligus didelegasikan membuka kegiatan.

Ketua Bidang Pembangunan, Energi, Migas dan Minerba (Kabid PEMM) PB HMI Muhamad Ikram Pelesa mengatakan, kegiatan SKEMA HMI merupakan salah satu program kerja PB HMI sebagai sarana edukasi untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan aktif berpartisipasi pada perbaikan tata kelola energi, migas dan minerba di Indonesia. Mengingat perhatian pemerintah yang begitu besar terhadap pemulihan ekonomi Indonesia ditengah pandemi Covid-19 melalui sektor kegiatan energi, migas dan minerba.

“Kegiatan ini merupakan laboratorium bagi kader HMI yang aktif berkecimpung dalam ruang sosial kontrol sektor energi, migas dan minerba bangsa kita, SKEMA HMI menjadi harapan besar bagi umat dan bangsa. Momentum ini juga menunjukan bahwa HMI bukan hanya hadir dalam isu keumatan, politik dan pemerintahan, namun juga hadir pada isu-isu sentral yang berkaitan dengan perbaikan tata kelola energi, migas dan minerba sampai pada kesiapan sumber daya manusianya,” ujarnya.

Ia menambahkan, PB HMI memilih Sultra sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan SKEMA HMI sebagai atensi terhadap daerah dengan kuantitas cadangan mineral sektor nikel nomor 1 dunia yang menjadikan sultra sebagai masa depan nikel dunia. Olehnya itu PB HMI menyajikan materi serta menghadirkan narasumber yang dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan upgrade keilmuan para peserta. Kedepannya siap membangun sinergitas antara HMI dan pemerintah dalam perbaikan tata kelola energi migas dan minerba, tentu dalam komitmen tata kelola ekologi yang baik.

“Tentu Kegiatan SKEMA HMI merupakan penjabaran visi besar dari Ketua Umum PB HMI, kakanda Raihan Ariatama pada sektor penguatan tata kelola ekologi indonesia. Bahwasanya ini merupakan sebuah ikhtiar HMI dalam menjawab tantangan perubahan iklim dunia, yang telah menjadi catatan komitmen bangsa Indonesia pada ‘paris agreement’ (komitmen Indonesia dalam menekan emisi karbon), Olehnya itu kami menyiapkan materi serta narasumber sejalan dengan tujuan kegiatan ini, agar kedepannya kader HMI siap membangun sinergitas dalam perbaikan tata kelola energi migas dan minerba, tentu dalam komitmen tata kelola ekologi yang baik,” jelas pria yang kerap disapa bang Ikram itu.

Sementara itu, Ketua Umum PB HMI, Raihan Ariatama mengatakan, Energi Migas dan Minerba mempunyai kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terkhusus pada saat pandemi Covid-19 melanda tanah air. Sektor ekonomi Indonesia mengalami kelumpuhan dan penurunan secara drastis, tapi sektor energi, migas dan minerba mampu menjadi salah satu sektor yang menyelamatkan ekonomi Indonesia saat ini. Selain fungsinya untuk meningkatkan pembangunan sebagai daya tahan ekonomi bangsa Indonesia, energi, migas dan minerba juga mempengaruhi banyak sektor lainnya.

“SKEMA HMI ini diharapkan bukan hanya untuk menyebar informasi semata ataupun mengelola sektor energi, migas dan minerba, tetapi bagaimana kita bisa memaksimalkan itu, tentu dengan kaidah-kaidah kita sebagai manusia. Karena pada hakikatnya, manusia diciptakan dimuka bumi agar dapat mengelola seoptimal mungkin, kata kuncinya ‘mengelola’ bukan memanfaatkan. Olehnya itu, sektor energi, migas dan minerba merupakan satu hal yang harus kita jaga sebagaimana keberlangsungan untuk generasi kedepan, demi terciptanya Indonesia emas ditahun-tahun mendatang,” tegas Raihan.

Raihan berharap dengan adanya Program SKEMA HMI ini, dapat meningkatkan kapasitas kader HMI secara paham dan beretika untuk mengelola puluhan sektor energi yang ada di Indonesia bahkan dunia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), tapi kebanyakan masyarakatnya belum mampu memaksimalkam potensi tersebut.

“Semoga dengan kegiatan SKEMA HMI ini, kita bisa mampu untuk menyelenggarakan dan memaksimalkan apa yang ada di Indonesia. Tentunya semua itu dapat dilakukan dengan langkah konkrit yang dilakukan HMI, dan hari ini PB HMI melakukan SKEMA HMI untuk melahirkan para kader yang sadar akan pentingnya Energi, Migas dan Minerba di Indonesia,” tutupnya. Adm

Artikel Jadi Tuan Rumah, SKEMA HMI 2022 Resmi Dibuka Hari ini pertama kali tampil pada lajur.