LAJUR.CO, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka (ASR) turun meninjau aset tanah milik pemerintah yang tengah berpolemik. Aset tanah dimaksud adalah lahan kosong yang berada di kawasan Nanga-nanga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari atau persisnya di depan Lapas Perempuan Kelas III Kendari.
Tak sendiri, Gubernur ASR turut melibatkan pihak Balai Pertanahan Nasional (BPN), Komandan Korem 143/Halu Oleo Brigjen TNI R. Wahyu Sugiarto dan tim aset melihat langsung kondisi fisik lahan Pemprov Sultra yang ditengarai banyak diklaim pihak luar.
“Kunjungan hari ini ke lahan Nanga-nanga bersama Danrem, BPN, dan aset untuk selesaikan masalah pertanahan,” ucap ASR, Selasa (24/6/2025).
Tim BPN sengaja dilibatkan untuk menelusuri aspek legal dan kesesuaian kondisi luas tanah milik Pemprov Sultra mengalami penyusutan yang cukup drastis. Dari luas awal 1000 hektare, tanah Pemprov Sultra di kawasan Nanga-nanga tersebut kini bersisa 793 hektare saja.
Gubernur ASR berencana membentuk tim khusus untuk menelaah kembali sekaligus menyelesaikan sengketa lahan yang ada di atas tanah milik Pemprov Sultra.
“Tadi kita duduk di meja dan lapangan. Ada kesepakatan bentuk tim, Pemrov Korem, BPN dan pihak terkait,” sambung ASR.
Rencana Pemprov Sultra membentuk tim terpadu menjadi langkah awal pemerintah menyelesaikan polemik tumpang tindih sertifikat termasuk penguasaan aset milik Pemprov Sultra oleh pihak tertentu.
“Ini langkah baik soal sengketa lahan pemerintah. Makanya kita mau duduk bersama, clearkan masalah ini,” cetus ASR.
ASR tak menyebut, secara spesifik peruntukan jangka panjang kawasan Nanga-nanga yang kini masuk prioritas penyelesaian sengketa aset Pemprov Sultra.
Pantauan awak media, lahan Pemprov Sultra di Nanga-nanga tersebut masih berupa hamparan. Beberapa bagian tampak dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan air tawar. Beberapa area ada yang ditanami sayur-sayuran. Sementara sisi lain terdapat pagar semi permanen yang menandai batas lahan. Adm
