LAJUR.CO, KENDARI – Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sukanto Toding menegaskan pentingnya tiga prinsip utama pengelolaan informasi publik mencegah produk ‘sampah digital’ yang merugikan masyarakat. Tiga prinsip utama dimaksud adalah update, valid, dan reliable.
Hal tersebut dipaparkan Sukanto kala mewakili Sekda Sultra membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Komisi Informasi Sultra bersama PPID se-Sultra tahun 2025, Kamis (17/7/2025).
Forum rakor dihadiri para pejabat Kominfo dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota, ketua dan jajaran Komisi Informasi serta perwakilan OPD se-Sultra.
“Informasi saat ini adalah bahan baku penting dalam pembangunan. Kita harus mengelolanya secara aktif dan interaktif, bukan sekadar pelengkap,” tegas Sukanto di hadapan peserta rakor.
Ia menuturkan pengelolaan informasi publik yang berpegang teguh pada tiga prinsip update, valid, dan reliable akan melahirkan output informasi yang berkualitas di tengah publik. Menurutnya, informasi yang tidak diperbarui, tidak faktual, dan tidak dapat dipercaya hanya akan menambah tumpukan ‘sampah digital’ yang memperburuk kualitas komunikasi publik.
“Saya sering menyampaikan istilah GIGO — Garbage In, Garbage Out. Jika informasi yang masuk ke sistem sudah keliru, maka yang keluar pun akan menyesatkan,” ungkap mantan Pj Bupati Kolaka Utara tersebut.
Sukanto menguraikan pentingnya sinergi antara Komisi Informasi dan seluruh PPID di Sultra melalui tiga pendekatan yakni konsolidasi untuk memperkuat internal kelembagaan, kolaborasi dalam pelaksanaan tugas, serta koordinasi untuk menjawab kebutuhan informasi publik yang cepat dan akurat.
Selain menyoroti prinsip keterbukaan, ia menekankan pentingnya kecakapan dalam mengelola informasi yang dikecualikan, sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Salah kelola, menurutnya dapat memicu mispersepsi dan ketidakpercayaan publik.
Sukanto turut menyinggung dampak minimnya akses informasi terhadap dunia usaha, terutama UMKM dan startup. Ia menyebut rendahnya skor Ease of Doing Business (EDB) Kota Kendari sebagai indikator masih tertutupnya beberapa jenis informasi publik yang krusial.
“Keterbatasan informasi menjadi penghalang bagi warga yang ingin memulai usaha, mencari kerja, atau mengakses layanan. Maka, kita wajib memastikan semua data yang dibutuhkan masyarakat tersedia dan mudah dijangkau,” ujarnya.
Sukanto berharap forum rakor melahirkan strategi konkret menuju pengelolaan informasi publik yang lebih profesional, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Adm
