LAJUR.CO, KENDARI – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong keterlibatan sektor swasta, khususnya perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam mendukung percepatan penyelesaian backlog perumahan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Pernyataan itu disampaikan Menteri Ara, sapaan akrab Menteri PKP saat menerima audiensi Gubernur Sultra Andi Sumangerukka bersama sejumlah bupati dan wali kota se-Sultra, Kamis malam (17/7/2025) di Wisma Mandiri II, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas strategi kolaborasi daerah dengan kementerian, perbankan, dan dunia usaha dalam rangka mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah.
“Sultra memiliki banyak perusahaan tambang yang bisa berkontribusi melalui CSR untuk pembangunan rumah baru atau renovasi permukiman kumuh,” ujar Maruarar.
Ia mencontohkan sejumlah perusahaan yang telah berhasil mengoptimalkan dana CSR untuk pembangunan rumah tanpa mengandalkan anggaran negara.
“Seperti Berau Coal, Harum Energi, dan Astra yang telah membangun ribuan rumah tanpa mengandalkan anggaran pemerintah,” tambahnya.
Saat diskusi dengan Menteri Ara, Gubernur ASR mengaku jika backlog perumahan di Sultra masih tinggi, terutama di kawasan pesisir. Ia menyatakan bahwa perhatian terhadap hunian masyarakat pesisir tidak hanya soal fisik bangunan, tetapi juga tentang kelayakan hidup.
“Masyarakat pesisir harus memiliki rumah layak huni demi masa depan yang lebih baik, tidak sekadar memperbaiki fisik bangunan,” tegasnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan nasional masih berada di angka sekitar 12,7 juta unit pada 2023 berdasarkan metode kepemilikan. Upaya percepatan dilakukan melalui program pembangunan tiga juta rumah oleh Kementerian PKP, yang salah satunya disasar untuk wilayah timur Indonesia, termasuk Sultra.
Selain optimalisasi CSR, kolaborasi wajib melibatkan sektor perbankan. Maruarar menyebutkan bahwa sinergi dengan perbankan seperti BTN dan BP TAPERA dapat mempercepat akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.
Khususnya, melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga hanya 5 persen yang dinilai mampu mendorong daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Perwakilan BP TAPERA, Heru Nugroho, turut memperkenalkan sistem digital bernama Sikumbang (sikumbang.tapera.go.id) yang dirancang untuk menyederhanakan proses verifikasi rumah secara daring.
“Developer mengunggah data rumah, bank memverifikasi, dan calon pembeli bisa memilih rumah dengan mengunggah foto dan KTP,” jelas Heru. Adm
