LAJUR.CO, KENDARI – Mantan Penjabat Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu, A.P., M.Si., berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Administrasi dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (UB) Malang. Gelar tersebut ia peroleh setelah mempertahankan disertasinya dalam ujian terbuka promosi doktor di hadapan 10 penguji dengan predikat cumlaude.
Dalam disertasinya yang berjudul “Transformasi Digital dalam Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Bogor dan Kota Kendari”, Asmawa Tosepu menyoroti isu aktual terkait efektivitas penerapan teknologi informasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah.
“Digitalisasi bukan sekadar inovasi, melainkan kebutuhan mutlak dalam reformasi birokrasi. SIPD adalah instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran daerah,” ujar Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut dalam keterangannya usai ujian terbuka.
Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan naratif-deskriptif ini membandingkan implementasi SIPD di Kabupaten Bogor dan Kota Kendari. Kedua daerah tersebut dipilih karena telah menerapkan SIPD, meskipun menghadapi tantangan yang berbeda.
Kabupaten Bogor misalnya, masih berhadapan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang belum terlatih secara optimal. Sementara itu, Kota Kendari menghadapi hambatan dalam bentuk keterbatasan infrastruktur teknologi. Kendati demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengambilan keputusan anggaran di kedua daerah.
Dalam disertasinya, Asmawa juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas implementasi SIPD. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis, serta perlunya penguatan infrastruktur teknologi, termasuk jaringan internet dan perangkat keras yang memadai.
Selain itu, koordinasi antarlembaga dinilai krusial untuk mencegah terjadinya tumpang tindih tanggung jawab dalam proses perencanaan dan penganggaran. Kepemimpinan daerah pun disebut perlu memberikan contoh nyata dalam mendukung transformasi digital, melalui sosialisasi dan komitmen yang kuat terhadap penggunaan teknologi informasi.
Asmawa juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Kanal pelaporan publik serta forum-forum diskusi dinilai perlu dikembangkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Keberhasilan transformasi digital tidak cukup hanya dengan sistem. Harus ada sinergi antara pusat dan daerah, serta keterlibatan masyarakat sebagai kontrol sosial,” pungkasnya. Adm
