LAJUR.CO, KENDARI – Meskipun sejumlah komoditas unggulan terutama produk non tambang berasal dari Sulawesi Tenggara (Sultra), nilai ekspor produk-produk tersebut justru tercatat atas nama daerah lain seperti Surabaya dan Jakarta. Fenomena ini mencerminkan kenyataan miris bahwa potensi ekonomi lokal belum sepenuhnya memberi kontribusi langsung terhadap angka ekspor daerah.
Hal tersebut Wakil Gubernur Sultra Hugua, saat menggelar audiensi bersama para pelaku ekspor di Hotel Zahra Syariah Kendari, Selasa (29/7/2025). Audiensi tersebut bertujuan mengonsolidasikan potensi ekspor non-tambang guna meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat lokal.
Mengusung tema “Merebut Peluang Ekspor Non-Tambang Sultra dari Tangan Orang Lain”, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya Staf Ahli Gubernur Sultra, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sultra, kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, asosiasi pengusaha seperti HIPMI dan KADIN Sultra, mitra eksportir, manajemen PT Pelindo, serta para pelaku UMKM.
Hugua menyatakan Sultra memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, baik di sektor darat maupun laut. Namun, banyak komoditas unggulan daerah justru diekspor melalui provinsi lain.
“Lautnya oke, daratnya oke, komoditasnya keren-keren, tapi mengapa justru nilai ekspornya dicatat oleh daerah lain seperti Surabaya atau Jakarta, padahal produksinya dari kita,” kata Hugua.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diubah melalui konsolidasi dan kerja sama lintas sektor.
“Kita punya produksi, tetapi nilai ekspornya justru dicatat oleh daerah lain. Maka muncul ide: ayo kita kembalikan, kita rebut kembali produk-produk daerah yang selama ini diambil dan dipasarkan oleh pihak lain. Produk-produk itu seharusnya menjadi bagian dari komunitas ekspor-impor Sultra,” tegasnya.
Hugua menjelaskan konsolidasi telah dimulai di sektor perikanan, dengan melibatkan koordinasi antara Bea Cukai, Badan Karantina, Badan Mutu, Pelindo, dan mitra pelayaran seperti Meratus. Hasilnya, ekspor perikanan Sultra mencapai 98 ton, jumlah yang sebelumnya tidak tampak dalam data resmi daerah.
“Saat dicek, data ekspor kita 94 persen masih berasal dari sektor tambang, sementara non-tambang hanya 6 persen. Padahal sektor perikanan dan pertanian menyumbang sekitar 23 persen terhadap PDRB Sultra,” ungkapnya.
Ia menekankan, sektor pertanian dalam arti luas, termasuk industri kecil dan kreatif, memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Pemerintah daerah bersama pelaku usaha harus mendorong peningkatan nilai tambah dan ekspor dari sektor-sektor tersebut.
Hugua juga menyinggung perbandingan antara target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8,1 persen dan realisasi pertumbuhan ekonomi Sultra yang baru menyentuh angka 5,6 persen.
“Kita harus mengejar ketertinggalan 3 persen ini, dan salah satunya dengan menggenjot ekspor non-tambang. Sektor tambang tidak bisa terus diandalkan, karena dalam 10–15 tahun ke depan, cadangannya bisa habis,” ujarnya.
Ia turut menekankan pentingnya hilirisasi industri, tidak hanya di sektor tambang, tapi juga sektor lain seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata.
“Kalau kita bisa hilirisasi produk seperti nikel menjadi barang jadi, tentu nilai tambahnya lebih tinggi. Begitu juga sektor lainnya yang bisa menopang ekonomi secara berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi, perwakilan Bea Cukai Kendari, Taufik Sato, mengonfirmasi dominasi ekspor tambang masih sangat tinggi, yakni mencapai 93–98 persen. Ia juga menyebut bahwa komoditas pertanian dan perikanan dari Sultra memang diekspor, namun lewat provinsi lain. “Misalnya, nilam asal Kendari diekspor oleh perusahaan dari provinsi lain, sehingga nilai ekspornya tidak tercatat sebagai produk Sultra,” jelasnya.
Menurut Taufik, ekspor langsung dari Kendari sangat memungkinkan karena sistem yang sudah berbasis paperless dan cukup dengan satu dokumen perizinan. “Kami terus memberikan asistensi kepada pelaku usaha. Bahkan satu eksportir bisa mengajak eksportir lain jika sudah berhasil,” ujarnya.
Forum ini disambut positif oleh para peserta audiensi. Sinergi antara pemerintah daerah, instansi teknis, pelabuhan, dan pelaku UMKM diharapkan mampu memperkuat posisi Sultra dalam rantai perdagangan global, sekaligus mengangkat potensi lokal sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan.
Kegiatan ditutup dengan pemaparan materi dari Bank Indonesia, PT Pelindo dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya yang memberikan pandangan serta peluang strategis dalam penguatan ekspor non-tambang Sultra. Adm
