LAJUR.CO, KENDARI — Sebanyak 100 calon siswa dinyatakan lolos verifikasi dan diterima sebagai peserta Program Sekolah Rakyat (SR) di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk tahun ajaran 2025.
Mereka terbagi dalam dua jenjang pendidikan, yakni Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Masing-masing terdiri dari dua rombongan belajar (rombel) dengan total kuota 50 siswa per jenjang.
Hingga pertengahan Agustus 2025, sebanyak 9 orang peserta memilih mengundurkan diri. Jumlah terbanyak berasal dari jenjang SD. Hal ini disampaikan Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemprov Sultra, Wawan Arianto, Selasa (19/8/2025).
“Kuota Sekolah Rakyat di Sultra ada 100 orang. Per Agustus ini, ada 9 orang yang tidak melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat sehingga mengundurkan diri,” ungkap Wawan.
Sejumlah alasan menjadi penyebab pengunduran diri, mulai dari keraguan orang tua siswa tingkat SD, hingga kendala administrasi bagi siswa jenjang SMA. Salah satu siswa SMA yang lolos verifikasi ternyata telah terdaftar sebagai peserta ujian di sekolah lain dan tak mendapat izin pindah.
Saat ini, siswa Sekolah Rakyat sementara ditampung di Balai Pendidikan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari, sambil menunggu realisasi pembangunan gedung sekolah permanen.
Tiga lokasi yang diusulkan untuk pembangunan gedung permanen tersebar di Desa Onembute (Konawe Selatan), Kecamatan Wawotobi, dan Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha (Kabupaten Konawe).
Peserta Sekolah Rakyat berasal dari berbagai daerah, seperti Kota Kendari, Konawe, Konawe Selatan, dan Konawe Utara.
Hasil verifikasi menunjukkan dominasi dari Kota Kendari, dengan 48 siswa SD dan 34 siswa SMA dinyatakan layak dari total 90 lebih pendaftar. Sementara untuk jenjang SMP, baru terdapat tiga calon siswa masing-masing dari Kendari, Konawe Selatan, dan Konawe.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif dari Kementerian Sosial RI yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dan yang berisiko putus sekolah.
Dalam proses seleksi calon siswa SR, lanjut Wawan Arianto, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS). BPS berperan memverifikasi data calon siswa, untuk memastikan apakah benar berasal dari keluarga kurang mampu atau masuk kategori miskin.
Saat ini, Dinas Sosial bersama BPS kembali melakukan pencarian untuk menggantikan kuota 9 siswa yang mengundurkan diri, guna tetap memenuhi target 100 peserta Sekolah Rakyat di Sultra. Red
