LAJUR.CO, KENDARI – Kolaka Utara (Kolut) kini menjadi daerah percontohan nasional dalam penerapan Data Desa Presisi (DDP), sebagai hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Pendekatan ilmiah berbasis data diyakini menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dalam sebuah audiensi bersama Pemkab Kolut di Hotel Borobudur, Jakarta, akademisi dari IPB University, dan sejumlah pakar pembangunan memaparkan hasil kajian DDP yang telah diterapkan di 11 kecamatan dan 83 desa di Kolut. Data yang dihimpun mencakup 67.019 jiwa, 373 RW, dan 15.354 bangunan menjadikannya salah satu pemetaan desa terlengkap di Indonesia.
“Dalam konteks pembangunan, semua harus dimulai dari data. Tidak mungkin kita merencanakan sesuatu tanpa tahu kondisi riil masyarakat,” tegas Akademisi IPB University, Rajib Gandi.
Rajib menyoroti bahwa DDP menjadi alat penting untuk menjawab persoalan klasik seperti kemiskinan, pendidikan, dan ketimpangan akses.
“Dengan DDP, kita tahu siapa yang miskin, di mana mereka tinggal, dan apa kebutuhannya. Ini memungkinkan intervensi kebijakan yang jauh lebih tepat sasaran baik untuk bantuan sosial maupun program pendidikan seperti Sekolah Rakyat atau KIP,” jelasnya.
Kajian ini juga menekankan pentingnya data spasial dan data sosial ekonomi yang dikumpulkan secara langsung dari rumah ke rumah. Dengan pemetaan yang detail menggunakan drone, fungsi lahan, batas wilayah, dan infrastruktur desa terekam secara akurat.
“DDP menggunakan pendekatan numerik, spasial, dan kualitatif. Ketiganya saling melengkapi. Kita bisa tahu bukan hanya siapa yang miskin, tapi kenapa mereka miskin dan apa potensi ekonomi yang bisa dikembangkan,” ujar Staf Ahli Setda Sultra.
Sukanto Toding.
Ia menambahkan, data ini membuka peluang besar untuk menyusun program pemberdayaan berbasis fakta, termasuk pada sektor pertanian, nelayan, hingga UMKM desa.
“Misalnya petani dengan lahan terbatas bisa diidentifikasi dan difasilitasi dengan program yang sesuai. Anak-anak usia sekolah tapi tidak sekolah juga bisa diketahui dan diintervensi. Semua berbasis bukti, bukan asumsi,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kolaka Utara, Jumarding, mengapresiasi dukungan kajian akademis dalam membentuk arah kebijakan daerah. Ia menyebut DDP sebagai “pondasi pembangunan dari desa yang terukur dan partisipatif”.
“Dengan data presisi, kami tahu potensi dan kebutuhan setiap desa. Ini menjadi dasar menyusun program pemberdayaan ekonomi rakyat agar tepat sasaran,” ujar Jumarding.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas langkah strategis lain yang berbasis kajian data, seperti pemangkasan rantai pasok pupuk dengan melibatkan koperasi desa sebagai distributor langsung. Ini diyakini bisa menekan harga pupuk dan mempercepat distribusi ke petani.
Data dalam DDP juga digunakan untuk mengidentifikasi wilayah rawan stunting, memetakan potensi wisata desa, perdagangan, serta sentra kakao yang menjadi andalan daerah Kolut.
Dengan dukungan akademisi, Kolut kini menerapkan model pembangunan berbasis data ilmiah yang menjadikan desa bukan sekadar objek pembangunan, tapi aktor aktif dalam perencanaan.
“Inilah model pembangunan baru: kolaboratif, ilmiah, dan dari bawah. Kami harap daerah lain juga bisa belajar dari pengalaman Kolaka Utara,” tutup Rajib. Red
