LAJUR.CO, KENDARI – Kasus dugaan keracunan di program andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) terus terjadi di sejumlah daerah. Evaluasi dan solusi diharapkan dilakukan segera, terutama bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan pusat dapur dan operasionalnya.
Direktur Literatur Institut, Asran Siara, menegaskan, pemilik SPPG tidak boleh mengutamakan kepentingan bisnis dengan mengabaikan kesehatan dan kebersihan makanan.
“Aspek kesehatan dan kebersihan harus menjadi prioritas utama,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (26/9/2025).
Menurut Asran, masyarakat juga berperan besar memastikan program berjalan lancar, misalnya dengan bergotong-royong atau bergiliran menjaga dapur agar makanan diolah sesuai ketentuan.
“Kita harus menjaga bersama agar program MBG ini berjalan sesuai tujuan mulia Presiden Prabowo, yaitu memberikan akses makanan bergizi dan sehat kepada masyarakat,” jelas dia.
Karena itu, lanjut Asran, aspek transparansi, pengawasan, serta partisipasi aktif warga dinilai krusial demi memastikan program dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.
“Karena itu, aspek transparansi, pengawasan, serta partisipasi aktif warga dinilai sangat penting demi keberhasilan implementasinya,” kata dia.
Hanya 34 SPPG yang Kantongi Sertifikat Higienis
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari mengungkap data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai SOP Keamanan Pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia menuturkan, berdasarkan data tersebut per September 2025, bahwa pada 1.379 SPPG ada sebanyak 413 yang memiliki SOP Keamanan Pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP.
Hal itu menjadi upaya penyelesaian masalah di setiap rangkaian peristiwa keracunan yang terjadi.
“Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi, SLHS, sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji,” kata dia seperti dikutip pada Kamis 25 September 2025.
Selain itu, Qodari juga mengungkapkan, dari 8.583 SPPG per 22 September ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS.
“Berdasarkan data Kemenkes lagi dari 8.583 SPPG per 22 September ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS,” jelas dia.
Kepala BGN Minta SPPG Perbaiki Pola Masak
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperbaiki pola memasak. Permintaan ini imbas meningkatnya kasus keracunan makanan bergizi gratis.
Dadan mengungkapkan, hasil keterangan awal menunjukkan adanya kesalahan teknis dari SPPG yang memasak terlalu awal, sehingga makanan tersimpan terlalu lama sebelum didistribusikan.
“Keterangan awal kan menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama,” kata Dadan di Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (24/9/2025).
Dadan mengaku sudah berkoordinasi dengan seluruh SPPG pada Selasa (23/9/2025). Dia meminta jarak proses memasak dan distribusi makanan tidak lebih dari empat jam.
“Kita minta agar mereka mulai masak di atas jam 01.30 agar waktu antara proses memasak dengan pengirimannya tidak lebih dari 4 jam,” katanya. Adm
Sumber : Liputan6.com
