LAJUR.CO, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menegaskan pentingnya kewaspadaan dalam penggunaan anggaran daerah saat membuka Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan (Rakorda) 2025 di Hotel Claro, Kamis (20/11/2025).
Rakorda tahun ini mengangkat tema “Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan untuk Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Adaptif dalam Mendukung Program Strategis Nasional dan Daerah di Sulawesi Tenggara”. Dihadiri oleh seluruh Inspektorat kabupaten/kota dan perangkat daerah se-Sultra itu.
Andi Sumangerukka memberikan pesan tegas terkait pengawasan anggaran. Ia mengibaratkan peran Inspektorat sebagai “dokter keluarga” dalam birokrasi, yang harus lebih dulu mendeteksi persoalan internal sebelum ditemukan oleh pengawas eksternal.
“Inspektorat itu dokter keluarga. Jangan sampai ada temuan eksternal. Harus ditemukan dulu oleh internal agar bisa segera dicari solusi,” ucap Andi Sumangerukka.
Ia menabahkan jika ada temuan, solusinya harus dicari melalui pengakuan dan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan. Menurutnya, mengulangi kesalahan yang sama menunjukkan adanya “tabiat” dan unsur kesengajaan, yang berpotensi masuk ke ranah hukum.
Gubernur juga mengungkapkan setiap kesalahan harus diselesaikan sejak perencanaan. Ketika perencanaan keliru, maka pelaksanaan pasti ikut bermasalah dan berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Setiap pemaparan anggaran, saya selalu hadirkan Inspektorat. Supaya sejak awal mereka menilai. Kalau dari awal salah, jangan dilanjutkan,” ujar Andi Sumangerukka.
Tak lupa, ia mengingatkan para kepala daerah untuk serius mengawal delapan agenda prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, koperasi merah putih, penguatan pertahanan dan percepatan investasi dan perdagangan.
Andi Sumangerukka meminta para OPD untuk menindaklanjuti apa yang menjadi program strategis nasional, yang sudah diingatkan berkali-kali oleh kementerian Dalam Negri.
“Delapan agenda tersebut tentu menjadi rujukan bagi kita dalam melaksanakan program pembangunan di daerah, agar sasaran dan target dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan,” tutur Andi Sumangerukka.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Bumi Anoa turut mengungkapkan kondisi fiskal Sultra yang mengalami pemotongan anggaran hingga Rp980 miliar, sehingga APBD 2026 diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp4 triliun.
Dengan kondisi tersebut, dirinya meminta seluruh perangkat daerah berhati-hati dalam mengelola keuangan dan menjaga agar tidak terjadi kebocoran anggaran.
“Kalau kondisi tata kelola pemerintahan tidak ditata dengan baik, terjadi kebocoran, maka terjadi pembangunan tidak ada yang berjalan. Oleh karena itu, dibutuhkan kemandirian, inovasi, dan kreativitas untuk menjaga kebocoran-kebocoran dana,” ungkap Andi Sumangerukka.
Sementara itu, Plt. Inspektur Provinsi Sultra, Muhamad Haerun, menyampaikan bahwa Rakorda ini adalah forum strategis untuk konsultasi, sinkronisasi, dan harmonisasi langkah pengawasan.
Haerun menekankan bahwa pengawasan harus bersifat konstruktif dan berfokus pada pencegahan.
“Kegiatan ini bukan hanya bertujuan untuk mendeteksi kelemahan dan penyimpangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh program kegiatan yang telah direncanakan oleh kepala daerah berjalan dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” kata Haerun.
Ia menyampaikan empat fokus utama pengawasan 2025, yakni pertama penguatan koordinasi dan integritas antar perangkat daerah, kedua prioritas pada pencegahan, peningkatan kepatuhan, dan manajemen risiko dan ketiga peningkatan kualitas perencanaan serta pelaporan pengawasan serta terakhir penyusunan langkah strategis pengawasan yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Gubernur Andi Sumangerukka mengajak seluruh peserta Rakorda untuk membuktikan bahwa pengawasan bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi tanggung jawab moral terhadap masa depan Bumi HaluOleo.
“Saya berharap, kita wujudkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan hanya terlihat bekerja atau meninjukan. Mari kita satukan tekat, bukukan komitmen, mari kita buktikan bahwa pengawasan bukan sekedar kewajiban administrasi, tetapi tanggung jawab moral terharap masa depan daerah kita,” tutur Andi Sumangerukka.
Laporan : Ika Astuti
