SULTRABERITA.ID, KENDARI – Anggota Komisi III DPRD Sultra, La Ode Tariala angkat suara terkait kritik pedas dilayangkan Wakil Ketua DPRD Sultra, Muh Endang.
Ia menyatakan, komentar Endang soal kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Ali Mazi – Lukman Abunawas dinilai tidak tepat.
Bahkan statment politisi Demokrat menyebut duet AMAN itu malas berkantor hingga ramai diberitakan media daring menggambarkan jika Endang tidak paham benar tentang penyelenggaraan pemerintahan.
“Dalam pemerintahan itu ada pembagian tugas. Kinerja membangun daerah itu bukan hanya tugas pemerintah saja, namun kerja bersama seluruh stakeholder dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) lainnya,” ujar Tariala.
BACA JUGA :
- Fungsi Kolam Retensi Jalan! Sedimen Lumpur, Pintu Air Tanggul Dicuri Perparah Banjir di Kendari
- Masa Jabatan Rektor UHO Diperpanjang, Ini Alasan Kementerian
- Pemuda Asal Sulawesi Tenggara Ciptakan Search Engine ‘Google’ Karya Anak Bangsa
- Langit RI Bakal Tertutup Awan, BMKG Ingatkan Siaga Sepekan ke Depan
- Musim Hujan & Cuaca Dingin: Awas, Ular Mengintai
Komentar Endang yang menyebut Ali Mazi jarang masuk kantor dan terkesan tidak pernah bekerja dinilai salah kaprah. Politisi NasDem ini mengungkapkan seorang kepala daerah tak wajib melulu standby di kantor.
Keberadaan Ali Mazi di luar daerah sejatinya bagian dari kinerja menjalankan roda pemerintahan dalam rangka membangun komunikasi dengan investor demi kemajuan daerah.
“Jangan salah arti ketika gubernur sedang berada di Jakarta. Keberadaan gubernur di Jakarta itu juga sedang dalam keadaan melaksanakan kerja-kerja pemerintah. Menjalin komunikasi, meyakinkan investor agar mau ikut membantu daerah kita, Sultra. Termasuk menjalin komunikasi lobi-lobi pemerintah untuk memberikan perhatian kepada Sultra dalam bentuk dukungan alokasi anggaran,” ungkap Tariala melalui pesan selulernya, di Kendari, Kamis (20/2/2020).
Pola pembagian kerja di era Ali Mazi, kata La Ode Tariala, berjalan dengan baik dengan adanya distribusi tugas dengan Wakil Gubernur, Lukman Abunawas dan pimpinan organisasi
perangkat daerah (OPD) lainnya.
“Itulah gunanya OPD untuk membantu kerja-kerja gubernur. Dan buktinya, semua berjalan dengan baik. Semua program strategis dan program pelayanan publik lainnya tetap berjalan sesuai
perencanaan,” tutur juru bicara NasDem.
Ia pun menyebut kritik Endang pada Ali Mazi tak berdasar. Bahkan terkesan tendensius.
“Soal beberapa OPD yang dijabat oleh Pj dan Plt itu juga dalam proses penyelesaian. Saat ini proses asessmen sedang dilakukan untuk mengisi posisi pimpinan OPD secara defenitif. Kerja pemerintahan itu ada proses yang harus dilalui hingga ke pemerintah pusat. Jadi, bukan tidak bekerja namun kerja itu kini tengah berproses,” pungkasnya.
Sebagaimana dirilis Sultraberita.id, Rabu 19 Februari 2020, Endang lantang menyuarakan kritikan terhadap Ali Mazi. Termasuk Wagub Lukman Abunawas.
Ia menyatakan dua tahun pemerintahan AMAN, roda pemerintahan tak berjalan dengan baik. Pelayanan publik di Pemprov Sultra juga tak maksimal lantaran kepala daerah acapkali jarang berkantor.
Ia juga menyoroti puluhan dinas di era Ali Mazi yang dibiarkan dipimpin oleh pejabat Pelaksana Tugas hingga tahunan. Ini berimbas terhadap kinerja dan kewenangan lembaga OPD. Tak hanya itu saja, agenda pembangunan digagas Ali Mazi tak menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat Sultra. Adm
Ralat : Mohon maaf terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan nama nara sumber atas nama Komisi III, La Ode Tariala dan telah dilakukan ralat oleh redaksi Sultraberita.id
