LAJUR.CO, JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Sultra, La Ode Alwi Haidatul, SP menghadiri Rapat Pleno APDESI yang berlangsung selama tiga hari di Jakarta, Jumat – Minggu, (23-25/6/2023). Sejumlah perwakilan pemerintah desa di seluruh Indonesia hadir dalam agenda penting organisasi tersebut di Mercure Batavia Hotel.
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) adalah organisasi yang berbadan hukum sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0072972.AH.01.07. Tahun 2016 dan perubahan Nomor AHU-0001295-AHA.01.08 Tahun 2021.
APDESI memiliki peran sebagai kemitraan dengan pemerintah dalam bentuk program dan kebijakan untuk kemajuan desa terutama pemerintah desa dan masyarakat desa.
Dalam rapat pleno yang digelar, sejumlah poin permasalahan di daerah disampaikan para kepala desa terkait. Sebagai perwakilan dari Bumi Anoa, La Ode Alwi menyuarakan potensi peternakan yang dapat dikembangkan.
Hal itu disampaikan dalam salah satu agenda rapat yakni Sosialisasi Program Kelompok Usaha Swasembada Ternak Desa (KUST Desa) bagi sepuluh ribu desa. Program ini diwujudkan dengan menggandeng Menko Ekonomi dan PT. Berdikari BUMN.
Kata La Ode Alwi, potensi peternakan di Sultra sangat tinggi namun belum terkelola dengan baik. Sehingga harga ternak masih tergolong murah dan dapat ditentukan calon pembeli. Maka pemerintah penting untuk hadir menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi sehingga para peternak dapat mendapatkan hasil maksimal.
“Di Sultra kita punya banyak hasil ternak yang selama ini harga jualnya tergantung pembeli. Apalagi kalau petaninya butuh uang sapinya pasti murah,” kata La Ode Alwi diwawancarai Lajur.co, Minggu (25/6).
Kepala Desa Umba, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat (Mubar) ini menuturkan bahwa sebagai langkah awal dalam pelaksanaan program KUST Desa, pihaknya berkoordinasi dengan perusahaan/lembaga penjamin.
“Sudah berdiskusi dengan pihak PT. BERDIKARI, untuk menampung hasil ternak dari Sultra, sebagai langkah pertama untuk ditempuh sambil menunggu arahan dari DPP,” lanjutnya .
Langkah lanjutan untuk segera mewujudkan program digagas yakni menunggu petunjuk dari Menko Ekonomi terkait bank sebagai dukungan fasilitas keuangan pengembangan usaha peternakan. Red
