LAJUR.CO, KENDARI – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Andi Makkawaru bersama perwakilan Kementerian PPN/Bappenas Anna Amalia ST M.Env, menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) diselenggarakan Kementerian PPN di Kendari, Rabu (23/8/2023).
Rakor yang dibuka Asisten I Setda Sultra Suharno tersebut bertujuan menyelaraskan aksi mitigasi kelompok kerja GRK pusat, pemerintahan provinsi serta kabupaten dan kota di Sultra. Rakor juga membahas kebijakan dan strategi penurunan gas rumah kaca dan mitigasi sekaligus menyediakan data informasi lewat aplikasi AKSARA.
Dalam pemaparannya, Andi Makkawaru secara khusus membahas beberapa kebijakan Pemprov Sultra yang telah diimplementasikan untuk menurunkan emisi GRK serta beberapa kebijakan yang dapat dipertimbangkan menurunkan emisi GRK.
Kata dia, ada beberapa kebijakan yang bisa dipertimbangkan antara lain penggunaan energi bersih, transportasi berkelanjutan, pertanian berkelanjutan, manajemen limbah, konservasi hutan, penghematan energi, pendidikan dan kesadaran, kebijakan penurunan emisi sektor industri, penanaman pohon, restorasi lahan, dan pengawasan serta penegakan hukum.
Menurut data dari Aplikasi AKSARA sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. terdapat 173 tindakan implementasi pembangunan rendah karbon di Sultra
“Khusus di lingkup DLH Sultra datanya diinput via SRN-PPI (Sistim Registrasi Nasional-Pengendalian Perubahan Iklim). Hanya ada tiga daerah yang patuh penginput data, Kolaka, Kota Kendari Kendari dan Kolaka Utara,” ulas Andi Makkawaru.
Ia menjelaskan, Pemprov Sultra telah melakukan berbagai program sebagai upaya penurunan emisi GRK. Salah satu praktiknya adalah edukasi penggunaan transportasi berkelanjutan dengan mengenalkan alat transportasi berbasis listrik. Pengenalan motor listrik di Sultra dimulai sejak tahun 2021 yang dilaunching langsung oleh Gubernur Sultra Ali Mazi.
“Sudah banyak kita lakukan seperti jalan berkeselamatan di Martandu, pengenalan mobil atau kendaraan listrik. Beberapa OPD dan kepala daerah telah melakukan kegiatan penanaman pohon mangrove,” jelas Andi Makkawaru.
Untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) juga telah dihadirkan di Sultra sejak September tahun 2022.
“Dalam waktu dekat, DLH sudah melakukan implementasi konservasi dalam program REDD+ dengan tanaman kakao sebagai upaya penanaman pohon dan restorasi lahan. Kemudian manajemen limbah dengan kebijakan ekonomi sirkular, pengelolaan sumber limbah seperti sampah plastik. Aksi penanaman mangrove dan pohon juga menjadi prioritas dilakukan Pemprov Sultra selama ini,” jelas Andi Makkawaru.
Sementara itu, Asisten I Setda Sultra mengingat pentingnya implementasi dan skenario penurunan GRK.
“Di Sultra banyak alih fungsi lahan karena ijin IPPKH. Ini yang diwaspadai. Yang lakukan reboisasi satu, yang lain tidak. Harapan saya ada tindak lanjut. Buat demplot percontohan yang bisa direplikasi untuk kegiatan berikutnya,” ungkapnya.
Sektor Pertanian, Perikanan dan Pesisir di Sultra Paling Rentan Terkena Dampak
Hadir secara daring, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas Anna Amalia ST M.Env mengatakan analisa Bappenas di Provinsi Sultra, sektor pertanian, perikanan, dan pesisir dianggap paling rentan terhadap dampak Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Oleh karena itu, kata dia, dua sektor tersebut di atas menjadi super prioritas karena potensi dampaknya yang tinggi.
“Pembangunan rendah karbon yang dilakukan mencakup penanganan limbah, pengembangan industri hijau, pembangunan energi berkelanjutan, rumah karbon laut dan pesisir dan pemulihan lahan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci mencapai target dalam RPJPN menjadikan Indonesia sebagai negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan, dengan sasaran nol emisi pada tahun 2060.
“Kolaborasi adalah kunci, di mana setiap tindakan pengurangan GRK akan memberikan kontribusi positif dalam melawan perubahan iklim. Goalnya dari penurunan emisi gas rumah kaca adalah penerapan ekonomi hijau di level provinsi,” ulasnya. Adm
