LAJUR.CO, KENDARI – Pj Gubernur Sultra Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto mendapat amanah baru dari Presiden Prabowo Subianto. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu kini didapuk sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Hukum (Kemenkum).
Hal itu diketahui dari siaran pers Kemenkum yang pada hari ini melaksanakan pelantikan terhadap 11 pejabat eselon I baru.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pelantikan tersebut guna mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, tepatnya pada poin ketujuh yang berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Upaya (pelantikan) ini bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan dan adil” ujar Supratman dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum, di Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat (15/11).
“Jabatan dan kekuasaan pasti berakhir, entah kita ikhlas atau tidak. Kekuasaan itu akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, mari kita buat bersama yang terbaik bagi bangsa dan negara,” tutur dia.
Ia turut menekankan lima poin yang perlu dipedomani oleh para pejabat di Kemenkum. Yakni integritas dan akuntabilitas, mendukung reformasi birokrasi, mengembangkan kompetensi dan profesionalisme, memperkuat sinergi antarkementerian, serta memberikan keteladanan dan semangat.
Berdasarkan salinan Keputusan Presiden RI Nomor 169/ TPA Tahun 2024, beberapa pejabat Kementerian Hukum dan HAM kembali diberikan kepercayaan untuk mengisi posisi pimpinan tinggi madya di Kementerian Hukum.
Di antaranya Komjen Pol Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkum, Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
Lalu ada Irjen Pol Reynhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal Kemenkum dan Min Usihen sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Selain itu, ada beberapa nama baru yang juga dipilih untuk mengisi posisi pimpinan tinggi madya di Kementerian Hukum seperti Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andry Indradry sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan G.A.P. Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Prabowo juga menunjuk Wisnu Nugroho Dewanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Kemenkum serta Sucipto sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkum.
Sumber : CNN
