LAJUR.CO, KENDARI – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Sulawesi Tenggara (Sultra) Ilyas Abibu menjelaskan perihal postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra tahun anggaran 2023 yang disebut mengalami defisit.
Ia mengakui secara hitungan di atas kertas, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah telah terjadi over budget hingga Rp533 milyar dalam postur APBD-P Sultra Sultra.
Beban pembiayaan ini diantaranya disebabkan tambahan item anggaran penyelenggaraan Pilkada yang mana 40 persen wajib diporsikan dalam APBD-P tahun 2023.
“Di perubahan, pembiayaan Pilkada wajib 40 persen,” singkat Ilyas Abibu, Jumat (27/10/2023).
Sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandangani Pemprov Sultra dan KPU Sultra, alokasi penyelenggaraan Pilkada Sultra diporsikan Rp233 miliar.
Meski terjadi ketimpangan anggaran, mantan Sekda Wakatobi itu mengatakan, ada dana Silpa APBD tahun anggaran 2022 yang bisa mengimbangi pengeluaran besar persiapan Pilkada serentak tahun 2024.
“APBD 2022, kita ada Silpa Rp800 miliar. Dikurangi dengan dana persiapan Pilkada dan lain-lain total Rp533 miliar, masih ada lebih Rp300an miliar,” rinci Ilyas Abibu.
Khusus mengenai realisasi serapan belanja APBD yang terbilang rendah hanya berkisar 60 persen per Oktober 2023, BPKAD Sultra mengklaim hal itu rerata terjadi pada dinas yang membidangi sektor konstruksi.
“Dari sistem pelaporan, itu banyakan dari instansi pekerjaan konstruksi. Hanya ambil uang muka sedikit di awal, akhir tahun baru pembayaran full. Tapi dari sisi realisasi pekerjaan fisik sudah di atas 80 persen. Kita yakin akhir tahun bisa sampai 90 persen serapan anggaran,” jelas Ilyas Abibu panjang lebar. Adm
