LAJUR.CO, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari bersama Bank Indonesia Sulawesi Tenggara (BI Sultra) dan Perum Bulog Kanwil Sultra resmi meluncurkan 115 Kios Pangan Digital, Senin (11/8/2025). Kios Pangan Digital tersebut tersebar di 65 kelurahan se-Kota Kendari.
Bersamaan dengan peluncuran tersebut, para pelaku UMKM dilatih teknik penggunaan QRIS. Kios Pangan Digital nantinya akan bakal menjual aneka bahan pokok kebutuhan rumah tangga. Bulog Sultra sendiri membantu memasok komoditas beras SPHP pada Kios Pangan Digital.
Inisiatif tersebut merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi sekaligus mendukung digitalisasi sistem perdagangan melalui penggunaan QRIS sebagai metode transaksi.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari 2025 yang dipimpin oleh Wali Kota Kendari dan dihadiri oleh pimpinan OPD anggota TPID, Satgas Pangan serta Perumda Kota Kendari.
Pada Juli 2025, tingkat inflasi Provinsi Sultra tercatat sebesar 1,01% (mtm) dan 3,72% (yoy), menempatkannya di peringkat kelima tertinggi secara nasional. Sementara itu, inflasi Kota Kendari berada di angka 1,11% (mtm) dan 2,82% (yoy). Meski inflasi tahunan relatif lebih rendah, tren kenaikan inflasi bulanan menjadi perhatian karena tingginya ketergantungan pasokan dari daerah produsen seperti Konawe dan Baubau.
Kepala Perwakilan BI Sultra, Edwin Permadi, menyatakan beras menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar akibat terbatasnya penyaluran beras SPHP. Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar penyaluran beras SPHP lebih optimal sehingga efek stabilisasi harga dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
Selain beras, komoditas hortikultura seperti kangkung, tomat, dan cabai rawit juga menjadi pemicu inflasi karena gangguan produksi. Solusi yang diusulkan mencakup pemanfaatan rumah semai dan greenhouse dengan pengaturan tanam berbasis teknologi digital.
Sejalan dengan hal tersebut, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menegaskan pelaksanaan HLM TPID 2025 bertujuan untuk menjaga inflasi tetap terkendali demi pertumbuhan ekonomi Kota Kendari yang berkelanjutan.
Ia menjelaskan strategi pengendalian inflasi akan dilakukan melalui penguatan prinsip 4K, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif.
Dalam aspek ketersediaan pasokan, Pemerintah Kota Kendari akan memperluas Gerakan Kendari Berkebun di lahan permukiman dan perkantoran untuk mendorong masyarakat menanam hortikultura dan sayuran. Di samping itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan kawasan agroeduwisata seluas 12 hektare untuk pengembangan urban farming.
Untuk menjamin kelancaran distribusi, Pemkot Kendari berencana menyusun kerja sama antar daerah (KAD) komoditas beras dengan Perum BULOG dan kabupaten-kabupaten sentra produksi beras seperti Konawe dan Konawe Selatan. Kerja sama ini bertujuan menjaga keberlanjutan pasokan beras ke Kendari.
Sementara itu, dari sisi keterjangkauan harga, peluncuran 115 Kios Pangan Digital akan menjadi sarana penjualan beras SPHP dengan harga percontohan yang terjangkau serta lokasi yang dekat dengan masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu menjaga kestabilan harga di pasar.
Terakhir, dalam hal komunikasi efektif, Pemkot Kendari telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) monitoring dan evaluasi penyaluran beras SPHP guna mengantisipasi praktik kecurangan oleh pengecer. Dengan sistem pengawasan ini, distribusi beras SPHP diharapkan menjadi lebih akuntabel dan tepat sasaran.
Keberadaan 115 Kios Pangan Digital di 65 kelurahan diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga stabil, sekaligus memperkuat ekosistem digitalisasi perdagangan pangan di Kota Kendari.
Peluncuran tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Pekan QRIS Nasional (PQN) yang menegaskan pentingnya digitalisasi pembayaran. Penggunaan QRIS diyakini dapat memperkuat rantai distribusi dan mempercepat arus barang dari produsen ke konsumen. Implementasi transaksi digital juga mendukung transparansi harga, peningkatan efisiensi distribusi, serta perluasan inklusi keuangan dan akses pasar bagi pelaku usaha.
Dengan percepatan digitalisasi ini, diharapkan tercipta dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Sultra yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Adm
