LAJUR.CO, KENDARI – Balai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari melakukan pembenahan menyeluruh fasilitas gedung yang bakal dipakai sementara menampung siswa Sekolah Rakyat. Kepala BPVP Kendari Amran menyatakan kesiapan penuh BPVP mendukung program Sekolah Rakyat yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Gedung yang disiapkan yang disiapkan mencakup 4 buah ruangan belajar mengajar, musala hingga asrama sebagai tempat menginap para siswa. Ruangan yang semula dipakai untuk kegiatan praktik calon pekerja direnovasi menjadi ruang belajar yang layak. Saat ini, renovasi minor pada gedung asrama plus ruang belajar tengah dikebut jelang penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat.
BPVP Kendari sendiri mendapat mandat memfasilitasi sarana prasarana gedung operasional Sekolah Rakyat yang mencakup 2 kelas jenjang SD dan 2 kelas jenjang SMA serta asrama.
“Ini kelas industri dipakai sementara untuk ruang belajar. Total ada 4 gedung. 1 rumbel ada 25 siswa. Total 4 rumbel berarti 100 siswa. Ada ruang guru. Asrama juga sudah siap. Kamar-kamarnya bisa menampung sampai 100 lebih.
Ia menyatakan, Dinas Sosial Sultra serta Dinas Cipta Karya Sultra juga telah meninjau kondisi sarana dan prasarana termasuk kelayakan gedung.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Sultra terus menggenjot persiapan implementasi Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan berasrama yang menyasar langsung anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di wilayah ini.
Sekolah Rakyat dirancang untuk kelompok masyarakat dalam kategori Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang juga terintegrasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
Plt Kepala Dinas Sosial Sultra, Wawan Arianto, mencatat jumlah warga Sultra yang masuk dalam DTKS pada periode Januari–Maret 2025 mencapai 1.431.709 jiwa, dengan 129.809 di antaranya merupakan penerima bantuan PKH. Kelompok inilah yang menjadi prioritas penerimaan siswa Sekolah Rakyat.
Pada tahap awal, jumlah siswa yang diterima masih terbatas. Untuk tahun ajaran 2025/2026, hanya tersedia kuota 50 siswa jenjang sekolah menengah atas (SMA). Proses belajar mengajar sementara dilaksanakan di gedung milik BPVP Kendari, sembari menunggu pembangunan fasilitas permanen rampung.
Program Sekolah Rakyat dimulai melalui renovasi bangunan eksisting milik Kementerian Sosial, aset pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Fasilitas tersebut diubah menjadi sarana pendidikan lengkap, mulai dari ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, mushola, rumah dinas guru, hingga ruang makan.
Proses seleksi calon siswa dilakukan secara berjenjang dan berbasis data sosial. Syarat utamanya adalah anak-anak yang masuk kategori Desil 1 dan 2 dalam DTSEN. Namun, bagi yang tidak tercatat dalam desil tersebut tapi tergolong tidak mampu, dapat mendaftar dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Seleksi tersebut dilakukan oleh pendamping PKH, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan diverifikasi lebih lanjut oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Ke depan, Pemprov Sultra lanjut Wawan Arianto juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen sebagai bagian dari Tahap II, ditargetkan rampung pada tahun ajaran 2026/2027. Sejumlah lokasi dengan luas lahan 5 hingga 10 hektare yang siap digunakan telah diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum.
Beberapa titik yang diusulkan antara lain berada di Desa Aggondara, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan; Desa Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Konawe; serta Desa Tirawuta dan Lahunggumbi di Kecamatan Pondidaha, Konawe.
Sekolah permanen ini nantinya diproyeksikan mampu menampung hingga 1.000 siswa per lokasi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Seluruh fasilitas dirancang untuk mendukung sistem pendidikan berasrama yang holistik, dari segi akademik hingga pembinaan karakter.
Untuk kebutuhan tenaga pendidik, Sekolah Rakyat akan merekrut dari sekitar 60.000 guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang telah dipetakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Penempatan guru akan mempertimbangkan domisili agar dekat dengan lokasi sekolah, serta diutamakan bagi guru yang berdomisili di daerah tersebut.
Wawan Arianto menegaskan, Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan akses pendidikan, juga sebagai instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Pendidikan yang diberikan bersifat menyeluruh, dengan harapan siswa yang lulus dapat menjadi agen perubahan di tengah keluarga dan masyarakat.
“Sekolah Rakyat diharap tidak hanya memberikan pendidikan, tetapi juga membuka harapan dan kesempatan bagi mereka yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan. Kami ingin anak-anak ini tumbuh menjadi generasi tangguh dan mandiri,” tutupnya. Red
