LAJUR.CO, KENDARI — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan bahwa Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) tidak pernah mengeluarkan janji pembangunan asrama bagi mahasiswa Sultra di Jakarta. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Penghubung Sultra di Jakarta, Mustakim, dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sultra, Kamis (9/10/2025).
Polemik yang memicu aksi mahasiswa hingga menduduki Mess Pemprov Sultra di Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat, papar Mustakim bermula dari aspirasi yang disampaikan oleh sekelompok mahasiswa. Para mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Pemuda 21 Sultra Jakarta menuntut pembangunan asrama serta bantuan pembayaran kontrakan mahasiswa di Ibu Kota.
Namun, menurut Mustakim, tuntutan tersebut belum pernah dibahas secara resmi dengan Gubernur ASR. Terkait pembangunan asrama mahasiswa, lanjutnya, baru berupa aspirasi yang akan disampaikan kepada orang nomor satu di Sultra itu.
“Saya tegaskan, Gubernur tidak pernah menjanjikan pembangunan asrama. Ini adalah aspirasi yang baru akan disampaikan kepada beliau. Bahkan soal bantuan kontrakan pun, Gubernur tidak pernah menjanjikan akan membayarnya,” kata Mustakim.
Mustakim sendiri, katanya, telah empat kali berdialog dengan para mahasiswa yang datang ke Kantor Penghubung Sultra. Pertemuan sebelumnya, ia meminta waktu 10 hari untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Gubernur, yang saat itu sedang berada di Kendari.
Sebelum batas waktu berakhir, mahasiswa kembali datang dan akhirnya bermalam di kantor penghubung, Selasa (7/10/2025). Mustakim mengklaim bahwa saat dirinya bertolak ke Kendari, situasi masih tertib. Sebelum akhirnya terjadi penggembokan kantor, perusakan aset, serta pengambilalihan fasilitas pribadi pegawai, termasuk makanan dan pakaian.
Karena kondisi tersebut, Mustakim memutuskan untuk melaporkan ke pihak berwajib. Pihaknya meminta aparat kepolisian setempat untuk melakukan mediasi dengan puluhan mahasiswa yang menempati mess tersebut.
“Saya melaporkan karena kantor sudah digembok, mahasiswa keluar masuk lewat jendela. Kami tidak ingin ada gesekan, jadi kami minta mediasi dari Polsek. Tapi karena jumlah massa cukup besar, akhirnya mereka dibawa ke Polres. Itu arahan dari aparat,” jelasnya.
Langkah yang diambil tersebut, sambungnya merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai kepala kantor, bukan perintah Gubernur. Ia menyatakan bahwa pendekatan dilakukan tetap dalam koridor bijak dan mengedepankan upaya damai.
“Kalau rumah atau kantor digembok dan diambil alih, siapa yang tidak marah?. Tapi sebagai pemerintah, kita melihat ini dengan bijak, jangan sampai ada konflik,” ucapnya.
Sebagai informasi, sejumlah mahasiswa yang menuntut realisasi janji Gubernur ASR sempat menyegel pintu utama Kantor Penghubung Sultra di Jakarta pada Rabu (8/10/2025). Malam sebelumnya, mereka mengaku tidur di selasar lantai 2 dan 3 mess tersebut dengan alasan sudah tak memiliki tempat tinggal.
Pada siang harinya, para mahasiswa ini diboyong ke Polres Metro Jakarta Pusat oleh aparat menggunakan mobil polisi. Saat diarahkan naik ke mobil, beberapa mahasiswa sempat adu mulut dengan petugas berseragam coklat karena mlakukan penolakan terhadap tindakan aparat. Red
