LAJUR.CO, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka (ASR) berencana mengubah kebiasaan berkendara menggunakan mobil saat berkantor. Alih-alih memakai kendaraan bermotor, ASR berinisiatif bakal bersepeda menuju tempat kerja.
Sebagai bagian dari gerakan moral menghemat penggunaan BBM, ASR mengatakan akan meluangkan waktu sehari bersepeda saat berkantor. Langkah tersebut merupakan inisiatif pribadi ASR untuk memberi contoh penghematan energi, terutama bagi kalangan abdi negara.
Dalam upaya mendukung agenda pemerintah pusat, memakai moda transportasi konvensional ke kantor bukan menjadi opsi wajib bagi ASN. Namun, mereka bisa ikut mencontoh sebagai bentuk teladan hemat ke masyarakat luas.
“Saya akan satu hari tidak gunakan kendaraan, pakai sepeda. Satu hari bersepeda saya bersepeda ke kantor. Kalau saya bersepeda kira-kira bagaimana mereka bersepeda, tidak. Saya rasa tidak perlu penindakan, apalagi di alam birokrasi, kan punya jalur, saya yakin sudah paham,” ujar ASR dalam wawancara, Rabu (1/4/2026).
Menyangkut pernyataan pemerintah tentang kebijakan work from home (WFH) bagi ASN, mantan Kabinda Sultra itu menyebut masih menunggu teknis implementasi dari pusat.
ASR bilang hingga kini, Pemprov Sultra belum menerima surat edaran teknis terkait kebijakan baru tersebut.
“Belum ada surat edaran secara teknis, akan ada surat edaran. Jika sudah ada, maka akan kami tindaklanjuti. Mungkin satu dua hari ini sudah ada, maka akan ditindaklanjuti,” tambahnya.
Rekan duet Ir Hugua itu mengimbau ASN menunggu aturan resmi sebelum mengambil langkah lebih lanjut. “Saya imbau ke ASN, tunggu dulu surat edaran. Kalau sudah ada surat edaran akan tindaklanjuti. Kalau ada kebijakan dari pemerintah, bekerjalah,” kata ASR.
Ia menegaskan, pengawasan bekerja dari rumah bukan berarti tidak bekerja. ASN tetap wajib melaksanakan tugas birokrasi seperti biasa.
“Pengalaman Covid sudah pernah WFH, ini kan semua punya akses, saya rasa tidak jadi masalah, akan berdampak pada ekonomi kita,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merilis kebijakan efisiensi BBM nasional, yang dipicu ketidakpastian pasar energi akibat konflik di Timur Tengah. Kata Airlangga, pengurangan perjalanan dinas, pengaturan WFH, dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas merupakan langkah strategis untuk menekan konsumsi BBM dan menjaga stabilitas ekonomi.
Kebijakan ini diharapkan dapat menghemat konsumsi BBM negara dan menekan pengeluaran subsidi energi, sekaligus mendorong ASN serta masyarakat menerapkan perilaku hemat energi dalam aktivitas sehari-hari. Adm
