LAJUR.CO, KENDARI – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto mengimbau kepala daerah memantau distribusi komoditi yang mempengaruhi pergerakan inflasi di sejumlah pasar tradisional di Sultra. Jelang momen lebaran, pengawasan terhadap aksi penimbunan stok harus ditingkatkan agar tidak memicu kenaikan harga barang.
“Ayo awasi terhadap distribusi komoditas yang sering naik sehingga tidak ada upaya penimbunan stok menjelang bulan suci Ramadan di tempat kita,” ucap Andap menanggapi Rapat Koordinasi (Rakor) Kemendagri secara virtual dalam rangka pengendalian inflasi, Senin (19/2/24).
Pada kesempatan itu, Andap melaporkan hasil peninjauan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjelang 3 (tiga) minggu memasuki Bulan Ramadan 1445 H / 2024 M. Ia menyebut sejauh ini harga komoditas pangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) terpantau relatif stabil.
Hal ini terlihat pula dari turunnya angka inflasi Sultra menjadi 2.46% dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ke-3 bulan Februari 2024 yang juga turun sebesar -2.29% saat digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Kemendagri secara virtual dalam rangka pengendalian inflasi, Senin (19/2/24).
Meski angka inflasi di Sultra terkendali, namun perlu menjadi perhatian terhadap komoditas yang kerap naik dan turut berkontribusi pada naiknya angka IPH yakni cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam.
Dalam Rakor tersebut, Sultra mendapatkan apresiasi dari Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengingat dianggap berhasil dan mampu meraih peringkat kedua nasional dalam penyaluran bantuan pangan pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 33.92%, di bawah Provinsi Kalsel yang berhasil menyabet peringkat pertama dengan capaian sebesar 35.57%.
Irjen Kemendagri, Tomsi Tohir saat Rakor sampaikan pengarahan, masing-masing diantaranya pertama, kepala daerah diharapkan agar mewaspadai komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga.
Kedua, Gerakan Pangan Murah agar terus diselenggarakan secara konsisten oleh pemerintah daerah, dan ketiga, Bulog agar mempercepat penyaluran beras SPHP, dan dapat disalurkan juga beras SPHP premium ke retail-retail modern.
Dalam kesempatannya, Sekjen Kemenkumham RI itu menginstruksikan bupati dan wali kota agar segera menindak lanjuti hasil rakor dengan memantau secara langsung pasar tradisional serta segera menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayahnya masing-masing. Adm
