LAJUR.CO, KENDARI – Wakil Gubernur Sultra Ir Hugua memaparkan tiga kebijakan strategis pembangunan pangan dalam audiensi bersama Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia (HILPI) Sultra di Swiss-Belhotel Kendari, Kamis (28/8/2025). Kegiatan tersebut fokus mengangkat tema “Optimalisasi Penyediaan Bahan Pangan Lokal Sumber Protein Hewani dan Nabati dalam Rangka Menyukseskan Program Makanan Bergizi Gratis.”
Hugua menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program makanan bergizi gratis. Ia menyoroti kebutuhan tinggi program ini, yang setiap harinya mencakup lebih dari 960 butir telur, 8.000 ayam, ikan, beras, dan 300 dapur. Menurutnya, ini bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang besar bagi petani, nelayan, peternak, dan lulusan perguruan tinggi untuk terlibat aktif.
“Ini saatnya semua pihak berkolaborasi agar program makanan bergizi gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah,” ujarnya.
Audiensi turut dihadiri Ketua DPRD Sultra, Staf Ahli Gubernur, sejumlah Kepala OPD, akademisi dari Universitas Halu Oleo dan Universitas Sulawesi Tenggara, serta perwakilan HILPI.
Hugua menyampaikan penyediaan pangan bergizi, terutama protein hewani dan nabati, merupakan kunci utama keberhasilan program nasional tersebut. Ia menekankan potensi besar Sultra dalam sektor peternakan, perikanan, dan pertanian yang harus dioptimalkan untuk mendukung ketahanan gizi masyarakat. “Sultra dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kita punya lahan pertanian yang luas, potensi peternakan yang kuat, dan hasil perikanan berlimpah. Jika dikelola dengan baik, kebutuhan protein bisa dipenuhi dari daerah sendiri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hugua memaparkan bahwa arah pembangunan pangan daerah akan difokuskan pada tiga kebijakan strategis. Pertama, optimalisasi sektor pertanian dan peternakan guna memastikan ketersediaan pangan lokal yang stabil dan berkualitas. Kedua, pengembangan industrialisasi berbasis sumber daya alam, termasuk hilirisasi produk pertanian dan peternakan agar menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Ketiga, penguatan sektor pariwisata yang berkelanjutan, sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang juga dapat mendorong promosi pangan lokal.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi akan mendukung penuh penguatan pangan lokal melalui kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada sektor pangan, infrastruktur distribusi, serta dukungan riset akademik. “APBD kita akan diarahkan untuk menjamin kelancaran rantai penyediaan pangan dari hulu ke hilir, termasuk infrastruktur jalan, pelabuhan, dan pasar,” tambahnya.
Hugua mengingatkan pentingnya memanfaatkan dana sebesar Rp170 triliun yang akan turun hingga level kecamatan dan desa pada periode September–Desember 2025, untuk memperkuat potensi lokal. Ia mengajak seluruh pihak untuk membangun sinergi. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, akademisi dan peneliti sebagai inovator, serta petani, peternak, dan nelayan sebagai ujung tombak produksi pangan. “Jika semua elemen bekerja sama, maka program makanan bergizi gratis bukan hanya bisa diwujudkan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sultra,” tutupnya.
Forum pertemuan tersebut diharapkan melahirkan rekomendasi konkret strategi penyediaan pangan lokal yang berkelanjutan sebagai masukan penting dalam penyusunan kebijakan daerah ke depan. Adm
