LAJUR.CO, JAKARTA – Isu-isu ekonomi, seperti soal tingginya harga pangan dan ketimpangan pendapatan, dinilai menjadi hal-hal yang mudah disulut untuk membuat situasi menjadi panas di tahun politik atau menjelang pemilu tahun 2024. Tahun 2023 merupakan tahun mengkhawatirkan bagi banyak negara, karena situasinya relatif dapat diprediksi dan perkiraannya negatif.
Pandemi Covid-19 yang relatif sudah berakhir menyisakan banyak catatan yang perlu dibenahi, salah satunya dampak terhadap ekonomi yang masih akan terasa di tahun ini. Kondisi geopolitik global yang penuh dengan ketidakpastian juga menjadi faktor ketidakpastian ekonomi hari ini.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Maret 2023, inflasi Indonesia masih cukup tinggi, yakni berada di angka 5,47 persen secara tahunan (yoy). Inflasi ini terjadi akibat adanya kenaikan harga bahan pokok yang ditunjukkan dengan naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran masyarakat, seperti makanan, minuman, listrik, dan bahan bakar.
Badan Pimpinan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (BP ISMEI) Muh Fachri Dangkang menilai, menjelang pemilu serentak mendatang, perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi inflasi, seperti fluktuasi harga komoditas dan kebijakan moneter secara hati-hati. Selain itu, juga upaya yang berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong sektor-sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, seperti industri manufaktur, pertanian, pariwisata, dan investasi.
“Pemerintah harus menjaga tingkat inflasi, serta melakukan upaya sustainable yang mampu mendorong sektor-sektor yang menjadi pilar perekonomian nasional, untuk mengakselerasi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi menjelang pemilu 2024,” jelas Fachri dalam rilisnya diterima awak Lajur.co, Kamis (6/7/2023).
Sementara itu, secara tahun kalender, inflasi pada bulan Februari 2023 tercatat 0,5 persen dan secara bulanan 0,16 persen. Angka itu masih di bawah target pemerintah dan Bank Indonesia sebesar 4-5 persen di semester I-2023. Namun, kenaikan harga berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bersama pelaku sektor swasta dan masyarakat harus bisa mengawal agar harga barang kebutuhan tidak mengalami kenaikan secara terus menerus.
Selain persoalan inflasi, ketimpangan ekonomi yang sudah terjadi selama puluhan tahun di Indonesia kini kian melebar dan perlu menjadi fokus penyelesaian pemerintah hari ini. BPS telah melaporkan tingkat ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia yang diukur menggunakan rasio gini sebesar 0,381 pada September 2022.
Fachri menyampaikan bahwa pemerintah perlu membuat kebijakan yang efektif dan inklusif untuk menekan angka ketimpangan yang kini kian melebar. Sebab jika ketimpangan tidak diatasi dengan baik akan menjadi hambatan mencapai “Indonesia Emas 2045” dan menjadi isu yang akan digunakan untuk membuat gaduh suasana pemilu serentak pada 14 Februari tahun depan.
“Stabilitas ekonomi Prasyarat Stabilitas Politik di tahun pemilu. Maka perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, politisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan inklusif ,menjaga kestabilan politik nasional meningkatkan daya saing ekonomi, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional jelang pemilu ini,” pungkasnya. Red
