LAJUR.CO, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka (ASR) tak menutup peluang bagi ormas Islam Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sultra ikut menggarap usaha pertambangan di daerah. Namun, ASR menekankan jika keputusan terkait izin usaha pertambangan tetap berada di kewenangan pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan ASR diwawancarai media usai menghadiri Inaugurasi Pimpinan Wilayah GP Ansor Sultra, Jumat (9/1/2026), yang dihadiri Ketua Umum GP Ansor H. Addin Jauharud.
Pada kesempatan itu, ASR juga menyaksikan peresmian sejumlah lini bisnis baru yang digarap GP Ansor Sultra. Launching program kewirausahaan ormas kepemusaan islam itu digelar berbarengan dengan pelantikan Ketua GP Ansor Sultra, Saninuh Kasim.
Gubernur ASR menjelaskan pemerintah provinsi siap memberi lampu hijau sepanjang hal itu merupakan bagian instruksi pemerintah pusat.
GP Ansor diketahui merupakan organisasi kepemudaan di bawah naungan NU yang menyambut positif kebijakan pusat soal bagi-bagi IUP ke ormas islam.
“Kewenangan itu pusat. Kita tidak punya kewenangan. Kita hanya dapat limpahan dari pusat,” ujar ASR ditanya ruang investasi tambang bagi ormas islam GP Ansor.
“Misalnya dia sudah dapat IUP, dia operasi di tempat kita, mungkin kira‑kira amdalnya itu baru kita. Tapi IUP‑nya sudah jadi, kita hanya cuma urus amdalnya. Kalau yang lain, kita nggak punya kewenangan. Begitu,” sambung ASR.
Saat memberi sambutan pada pelantikan struktur pengurus baru GP Ansor Sultra, ASR sendiri memuji langkah adaptif ormas sayap NU itu yang sigap memberdayakan anggotanya melalui berbagai lini usaha.
Di tengah peliknya tantangan lapangan pekerjaan, GP Ansor justru menyiapkan kadernya sebagai agen perubahan. Lembaga ini menempa jiwa wirausaha kadernya lewat fasilitasi pembukaan lini usaha sehingga mampu mandiri secara finansial.
Ekspansi bisnis dijalanlan kader GP Ansor seperti gerai travel, laundry, hingga koperasi menyebar di berbagai daerah. Termasuk di Bumi Anoa.
“Ada yayasan ada laundry. Saya tidak tahu jangan‑jangan besok ada tambang,” ujar ASR saat hadir membuka Inaugurasi GP Ansor Sultra.
ASR menilai GP Ansor memiliki peran strategis tidak hanya sebagai ajang pencetak kader yang kuat, tetapi juga kader yang matang secara intelektual dan emosional. Kiprah organisasi tersebut hadir dalam ruang sosial, agama, dan kebudayaan.
ASR menekankan pemerintah daerah siap membuka ruang kolaborasi selama GP Ansor memiliki plan bisnis yang jelas.
Sebagai informasi, kebijakan yang membolehkan ormas keagamaan mengelola tambang tercetus di era Presiden Joko Widodo. Aturannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021. Beleid yang ditandatangani mantan Presiden Jokowi pada 30 Mei 2024 mendapat dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan itu membuka peluang bagi organisasi masyarakat, termasuk ormas Islam memiliki dan mengelola usaha pertambangan selama memenuhi persyaratan teknis dan izin dari pemerintah pusat. Adm
