LAJUR.CO, KENDARI – Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Ali Mazi menghadiri diskusi penggunaan kawasan hutan dan upaya pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan pada kegiatan pertambangan nikel di Bumi Anoa bersama rombongan Komisi IV DPR RI, Senin (20/2/2023).
Kehadiran Komisi IV DPR di Sultra diketahui dalam rangka kunjungan kerja (Kunker) reses mengecek data terkait aduan aktivitas tambang yang melanggar kawasan hutan lindung.
Rombongan dipimpin langsung Rusdi Masse Mappasessu selaku Ketua Tim Komisi IV bersama anggota lain diantaranya Maria Lestari, Djarot Saiful Hidayat, Salim Fakhry, Alien Mus, Dwita Ria Gunadi, Azikin Solthan, Muhammad Dhevy Bijak, Andi Akmal Pasluddin.
Kunker ini ikut dihadiri Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Kementerian LHK RI Dr. Rasio Ridho Sani bersama pejabat Kementerian LHK selaku mitra pendamping tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dan Sekretariat Komisi IV DPR RI.
Komisi IV DPR RI mengatakan tujuan utama kunjungan kerja reses ke Sultra dalam rangkah melaksanakan fungsi pengawasan parlemen. Dalam hal ini, menindaklanjuti informasi aduan terkait penggunaan kawasan hutan, pencemaran dan kerusakan lingkungan pada kegiatan pertambangan nikel di Provinsi Sultra.
“Kunjungan kerja reses merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat perihal indikasi adanya penutupan lahan pertambangan nikel pada kawasan hutan tampa dilengkapi dengan dokumen persetujuan penggunaan kawasan hutan atau Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), serta pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai dampak kegiatan pertambangan nikel di Provinsi Sultra,” jelas perwakilan Komisi IV DPR RI.
Selain mengumpulkan data valid, Komisi IV DPR RI bersama Gubernur Sultra juga berdiskusi mengenai penggunaan kawasan hutan dan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada kegiatan pertambangan nikel di Provinsi Sultra. Dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan tambang nikel serta tindak lanjut penyelesaian rehabilitasi lahan dan pemulihan lingkungan.
Ali Mazi berharap kunjungan kerja reses komisi IV DPR RI dapat menjembatani sekaligus memberikan rekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI terkait sengkarut permasalahan tambang nikel di Sultra.
Sebagai informasi, selama audiensi dengan Komisi IV DPR RI, Ali Mazi membeberkan informasi awal mengenai gambaran kondisi serta potensi Bumi Anoa, baik potensi Sumber Daya Alam (SDA) baik di sektor pertanian, pertambangan, kelautan, perikanan serta sektor pariwisata.
“Dalam rangkah mendorong percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sultra kami memiliki program prioritas dan program unggulan atas strategis AMAN, yaitu terharmonisasi dengan kebijakan pembangunan nasional,” urai Ali Mazi diawal sambutannya..
Ali Mazi turut menjelaskan program Gerakan Akselerasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Daratan dan Lautan atau Kepulauan yang dikenal dengan GARBARATA sebagai strategi pembangunan. Program ini dijalankan berdasarkan pada kondisi geografis wilayah karakteristik masyarakat dan potensi masing-masing wilayah yang ditunjukan untuk mengejar pencapaian fisik sebagai mana termuat RPJMD Provinsi Sultra.
Ia berharap kehadiran Komisi IV DPR RI dapat membuka ruang bagi peningkatan potensi daerah serta mendongkrak ekonomi lokal sebagaimana target pembangunan dicanangkan duet AMAN.
“Kami terus mengharapkan dukungan penuh dari seluruh wakil rakyat di parlemen terlepas dari itu, data pertumbuhan ekonomi Sultra memberi pesan walaupun usaha pertanian kehutanan dan perikanan harus terus mendapatkan perhatian kepada mereka karna merupakan tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Sultra,” kata Ali Mazi. Adm
