LAJUR.CO, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali meraih UHC Award 2026 Kategori Madya atas capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 89,65 persen peserta aktif pada 2025. Penghargaan diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PMK) Muhaimin Iskandar, sebagai apresiasi atas komitmen Pemprov Sultra dalam menjamin akses layanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh warga.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka hadir langsung menerima penghargaan prestisius tersebut pada acara Deklarasi dan Pencanangan UHC di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
“Capaian ini merupakan wujud nyata semangat gotong royong dalam membangun masyarakat Sultra yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka saat menerima penghargaan.
Berdasarkan data per 1 Desember 2025, jumlah peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan di Sultra mencapai 2.553.935 orang. Sementara itu, terdata ada 602.806 peserta merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBD.
Capaian tersebut meningkat dibanding 2024 yang berada di angka 86,04 persen atau 2.430.237 peserta aktif, dengan jumlah PBI APBD sebanyak 559.993 peserta.
UHC Award diberikan kepada daerah yang mampu menjaga kepesertaan JKN di atas ambang batas pemerintah pusat, sekaligus tetap mempertahankan mutu layanan kesehatan. Penghargaan ini mendorong pemerintah daerah memperluas cakupan layanan, memperbarui data kepesertaan BPJS Kesehatan secara terintegrasi, serta meningkatkan literasi kesehatan masyarakat.
Selain Pemprov Sultra, beberapa provinsi lain menerima UHC Award antara lain Provinsi Aceh, Banten, Bengkulu, Sulawesi Barat, Riau dan kalimantan Tengah.
Gubernur ASR menegaskan, Pemprov Sultra menargetkan cakupan UHC meningkat hingga 95 persen agar provinsi bisa masuk kategori UHC Utama. Strategi utama yang dijalankan antara lain pembenahan data kepesertaan BPJS Kesehatan, integrasi sistem administrasi, serta kolaborasi dengan sektor swasta untuk memperluas akses layanan.
Selain itu, Pemprov Sultra menekankan peran aktif masyarakat, terutama peserta mandiri, untuk membayar iuran JKN tepat waktu. Kesadaran kolektif ini penting agar program BPJS Kesehatan tetap berkelanjutan dan manfaatnya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
Keberhasilan tersebut menjadi indikator bahwa Sultra mampu menjaga akses layanan kesehatan yang merata, meski wilayahnya tersebar dan kondisi geografisnya menantang. Program UHC di Sultra kini dijadikan model bagi provinsi lain dalam mendorong layanan kesehatan inklusif melalui kombinasi dukungan pemerintah, BPJS Kesehatan, sektor swasta, dan kesadaran masyarakat. Adm
