LAJUR.CO, KENDAR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memaparkan perkembangan lima program usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) yang disepakati bakal didanai Pemprov Sultra saat Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang digelar pada bulan April tahun lalu di Kota Baubau. Lima program tersebut mencakup infrastruktur jalan, air minum, perumahan, irigasi tambak, hingga tambat labuh nelayan.
Sebagaimana diketahui, Wakil Bupati Kolut H Jumarding sempat melayangkan protes dan mempertanyakan nasib lima usulan Pemda Kolut yang telah disepakati saat Rakortekrenbang 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Sultra Andi Syahrir menjelaskan, kelima usulan itu saat ini berada pada tahapan dan skema pendanaan yang berbeda. Ada yang telah terealisasi sebagian, ada pula yang masih menunggu finalisasi anggaran melalui APBD maupun APBN.
“Perlu dipahami, hasil rakortekrenbang yang tertuang dalam berita acara merupakan bahan pembahasan prioritas dalam musrenbang nasional. Jadi belum menjadi keputusan final untuk dilaksanakan,” kata Andi Syahrir, Sabtu (14/2/2026).
Pertama, pengaspalan jalan Batu Putih–Porehu dengan target lima kilometer. Dalam perkembangannya, ruas Tolala–Porehu–Batu Putih sepanjang kurang lebih 40 kilometer diusulkan melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026. Jika usulan tersebut tidak disetujui, pembangunan akan diarahkan melalui APBD 2027.
Kedua, optimalisasi sistem perpipaan air minum di Kecamatan Lambai. Program ini sempat diajukan ke Dinas Bina Marga dan SDA, namun tingkat prioritasnya berada di bawah pembangunan jalan. Upaya lanjutan dilakukan dengan pengajuan proposal ke Dinas Cipta Karya, tetapi belum dapat dialokasikan karena keterbatasan anggaran.
Ketiga, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Lawata, Kecamatan Pakue, sebanyak 30 unit. Dari total 200 unit rumah yang dialokasikan secara proporsional ke 17 kabupaten/kota di Sultra pada 2025, Kolaka Utara mendapat 20 unit dengan total anggaran Rp 1 miliar. Pekerjaan tersebut telah rampung.
“Kolut termasuk lima besar kabupaten yang mendapat alokasi terbanyak,” ujar Andi Syahrir.
Keempat, rehabilitasi irigasi tambak di Kecamatan Pakue sepanjang dua kilometer. Pada 2026, anggaran sebesar Rp 292 juta dialokasikan untuk penyusunan perencanaan teknis. Besaran anggaran pembangunan fisik akan ditentukan berdasarkan hasil perencanaan tersebut.
Kelima, pembangunan tambat labuh di Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha, dan Desa Bahari, Kecamatan Tolala. Dari dua titik tersebut, Desa Bahari disepakati menjadi prioritas dengan penyesuaian terhadap kemampuan anggaran. Namun, pada 2026 Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak membuka menu Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tambat labuh nelayan, sehingga pembangunan belum dapat direalisasikan.
Andi Syahrir menegaskan, orientasi hasil rakortekrenbang adalah untuk APBD Perubahan 2025 atau APBD Reguler 2026. Finalisasi kegiatan sangat bergantung pada ruang fiskal daerah.
Pada 2026, dana transfer pemerintah pusat ke Pemprov Sultra yang bersumber dari dana bagi hasil tercatat sebesar Rp 200 miliar, turun signifikan dibandingkan 2025 yang mencapai Rp 800 miliar.
Menurut dia, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengambil keputusan berbasis skala prioritas dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi 17 kabupaten/kota.
“Beliau turun langsung memastikan kegiatan mana yang dilaksanakan lebih dulu dan mana yang ditunda,” katanya.
Di luar lima usulan tersebut, Pemprov Sultra turut memperjuangkan dukungan melalui APBN 2026 untuk sektor perkebunan Koluta. Komoditas kakao mendapat alokasi 1,5 juta bibit senilai Rp 24 miliar, kelapa dalam 200 ribu bibit senilai Rp 5 miliar, serta benih pala 50 ribu pohon dengan anggaran Rp 655 juta.
Pada sektor pendidikan, empat sekolah di Kolut memperoleh alokasi rehabilitasi melalui APBN 2026, yakni SMAN 1 Porehu, SMAN 1 Batu Putih, SMAN 1 Kodeoha, dan SMKN 1 Kolaka Utara.
Andi Syahrir menegaskan, publik tidak perlu mendikotomikan antara APBN dan APBD.
“Semua punya proses dan membutuhkan perjuangan. Jangan melihat APBN teralokasi dengan sendirinya tanpa ada upaya dari kita semua,” tutupnya. Adm
