LAJUR.CO, KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi keuangan menyasar kawasan 3T yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Muna dan Muna Barat
Kegiatan edukasi berlangsung selama tiga hari, 8–10 Januari 2026 merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan). Program ini sejalan dengan target literasi dan inklusi keuangan nasional dalam RPJMN 2025–2029 serta RPJPN 2025–2045, sekaligus mendukung agenda Asta Cita Pemerintah.
Edukasi keuangan dilaksanakan pada lima desa, yakni Bangkali Barat, Katobu, Duruka, dan Lohia di Kabupaten Muna. Sementara di Kabupaten Muna Barat, program edukasi OJK dilakukan di Desa Kusambi.
Sebanyak 366 peserta mengikuti kegiatan edukasi keuangan OJK. Mereka diantaranya berprofesi sebagai petani, nelayan, ibu rumah tangga, pelaku UMKM, aparatur desa, hingga tokoh masyarakat di wilayah 3T.
Kepala OJK Sultra, melalui Kepala Bagian PEPK dan LMSt OJK Sultra Indra Natsir Dahlan, menyatakan pemerataan literasi keuangan menjadi kunci agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan aman.
Indra menekankan, tantangan utama di wilayah pedesaan masih meliputi keterbatasan akses informasi, maraknya pinjaman online ilegal, rendahnya pemahaman perencanaan keuangan, serta meningkatnya modus penipuan berkedok investasi.
“Kami berharap edukasi keuangan dapat menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara, sehingga masyarakat memiliki keterampilan mengelola keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujar Indra.
Kegiatan sosialisasi literasi dan inklusi keuangan OJK turut dihadiri Pemerintah Kabupaten Muna. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Muna, La Ode Sahiruddin. Ia mengapresiasi langkah OJK Sultra memberikan pemahaman mendalam tentang keuangan kepada masyarakat desa.
Menurutnya, peningkatan pemahaman keuangan diharapkan dapat mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan formal yang aman, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Sejalan dengan meningkatnya risiko kejahatan keuangan, OJK mencatat terdapat 71 laporan penipuan (scam) dengan total kerugian mencapai Rp2,05 miliar. Kasus tersebut meliputi penipuan jual beli online, investasi bodong, penipuan mengatasnamakan pihak tertentu (fake call), hingga pinjaman online fiktif.
Dalam sesi diskusi interaktif, warga menyampaikan berbagai pengaduan, mulai dari dana transfer yang tidak sampai ke penerima, risiko peminjaman identitas pribadi untuk pengajuan kredit, hingga pengawasan OJK terhadap investasi ilegal, termasuk entitas AMG Pantheon yang telah diumumkan sebagai investasi ilegal.
Menanggapi hal tersebut, OJK Sultra menjelaskan bahwa laporan penipuan transaksi keuangan dan investasi ilegal dapat disampaikan melalui Indonesia Anti Scam Center (IASC). Melalui pusat ini, laporan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan koordinasi lintas lembaga, termasuk upaya pemblokiran rekening dan penelusuran aliran dana.
Sementara itu, pengaduan terkait layanan dan produk jasa keuangan dapat disampaikan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) serta Kontak OJK 157. OJK juga mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak mudah memberikan informasi sensitif kepada pihak yang tidak dikenal. Adm
