SULTRABERITA.ID, KENDARI – Pemerintah Kabupaten Konawe menemukan indikasi pemalsuan data surat keterangan rapid tes dilakukan para pemburu kerja PT VDNI dan PT OSS. Hal ini disampaikan Kabag Humas Pemda Konawe, Sukri Nur usai rapat evaluasi rekrutmen karyawan dua perusahaan tambang raksasa di Morosi tersebut belum lama ini.
Temuan ini menjadi catatan khusus Pemda Konawe yang kini didapuk mengambil alih proses penerimaan puluhan ribu karyawan PT VDNI dan PT OSS.
“Hasil evaluasi proses rekrutmen yang lalu ada banyak yang mesti dibenahi. Salah satunya soal temuan surat keterangan rapid tes yang banyak dilakukan mereka yang mendaftar kerja di Morosi,” ujar Sukri, Senin 9 November 2020.
Mencegah aksi pemalsuan data kesehatan berulang, Kata Sukri, Pemda Konawe diwakili Gusli Topan Sabara dan perwakilan dua perusahaan tambang itu telah mengambil keputusaan. Dimana proses rekrutmen karyawan kedepan, tahapan rapid rest calon karyawan akan dipusatkan di RSUD Konawe.
“Rapid test dipusatkan di RSUD Konawe. Tidak boleh bebas lagi di luar kayak yang lalu. Bisa bawa rekomendasi hasil tes kesehatan dari luar. Ini sudah disepakati antara Pemda Konawe dan perusahaan di Morosi. Karena banyak yang nakal, suratnya dipalsukan,” urai Sukri.
Sebagai informasi, Pemda Konawe didapuk menjadi perpanjangan tangan PT VDNI dan PT OSS dalam proses penerimaan karyawan. Perusahaan yang berbasis di Kecamatan Morosi ini dikabarkan bakal merekrut sekitar 22 ribu lebih tenaga kerja baru.
Saat ini, kata Sukri proses seleksi karyawan masih tengah berlangsung. Meski ada komitmen bahwa perusahaan akan memprioritaskan tenaga lokal, penerimaan tenaga kerja juga terbuka bagi seluruh warga Indonesia.
“Prioritas lingkar tambang sudah jadi bagian komitmen. Tapi dari luar kesempatan dibuka lebar. Yang saat ini yang telah dinyatakan lolos banyak dari luar Sultra. Indonesia bagian timur, dari Jawa, Irian sampai Papua karena kan kebutuhan tenaga kerjanya besar sekali,” terang Sukri. Adm
