SULTRABERITA.ID, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menggelontorkan anggaran sekitar Rp 50 miliar melunasi pembayaran pembebasan lahan masyarakat yang terkena imbas proyek jalan wisata Kendari-Toronipa.
Kamis 5 November 2020, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra langsung menyalurkan pembayaran kompensasi tersebut pada warga. Sistem pembayaran ganti wajar tanah ini dilakukan melalui sistem transfer rekening ke masing-masing pemilik lahan.
Kepala Dinas SDA dan Bina Marga, Abdul Rahim mengatakan pelunasan ganti rugi tanah warga yang tergusur program pembangunan infrastrukur jalan Kendari-Toronipa ini masuk dalam program ganti rugi tahap dua.
“Yang lalu sudah selesai tahap 1 ada sekitar Rp 20 miliar. Sekarang yang tahap 2 Rp 50 miliar. Hari ini diselesaikan,” rinci adik kandung Wali Kota Baubau, AS Tamrin itu saat mengawal proses transaksi pembayaran kompensasi lahan warga di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe, Kamis 5 November 2020.
Anggaran puluhan miliar itu dipakai membayar ganti wajar sekitar 700 bidang tanah plus bangunan milik warga yang diantaranya berada di Desa Tapulaga.
Sementara desa lain yang juga tergusur oleh proyek Jalan Wisata Kendari-Toronipa yakni di kawasan Desa Mekar, Desa Bajo Indah dan Kendari Cadi sudah tuntas pada pengadaan tanah bangunan tahap I.
Kata dia, sejauh ini proses pembebasan lahan Proyek Jalan Wisata Kendari Toronipa nyaris tanpa kendala.
“Kita libatkan konsultasi publik undang pemilik lahan sebelum pembebasan. Ada sosialisasi sehingga prosesnya lancar dan tidak ada penolakan dari masyarakat,” ungkap Abdul Rahim.
Sebagai informasi, medio 2020, Dinas SDA dan Bina Marga Sultra telah menyelesaikan sekitar 3,24 KM akses jalan dari total 13 KM pembangunan akses jalan wisata Kendari – Toronipa yang digagas oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi.
“Sekarang ini kita target 5 KM. Dari PT SMI sudah menyetujui pinjaman untuk itu. Kita target tahun 2021, panjang 13 KM jalan wisata ini sudah bisa dipergunakan,” pungkas Abdul Rahim. Adm
