LAJUR.CO, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) ikut berpartisipasi dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang resmi dilaunching serentak, Senin (26/6/2023), di Lapangan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Gubernur Sultra diwakili Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra Yuni Nurmalawati tampil secara virtual zoom pada meeting event GPM secara nasional yang dipimpin Mendagri RI Tito Karnavian mewakili Presiden RI.
Sejumlah kabinet Presiden Jokowi dan pejabat pusat mulai dari Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya, Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury, Deputi II Kemenko Perekonomian Musdalifah Machmud, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono, Perwakilan Menteri Pertanian, Dirut Bulog tampak menghadiri event nasional di Hotel Borobudur, Jakarta.
Program GPM, kata Mendagri Tito Karnavian sengaja dihadirkan pemerintah pusat dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan jelang Iduladha tahun 2023.
Mantan Kapolri itu pun menyampaikan beberapa arahan Presiden RI terkait pengendalian inflasi. Pertama, pemerintah diminta memantau langsung harga pangan di lapangan.
“Kedua, ketersediaan pangan harus di pantau dan jaga pasokan serta harga bahan pokok utamanya produksi beras harus kontrol langsung dengan turun ke pasar karena menyangkut dengan inflasi,” jelas Tito.
Ia menyebut, masalah harga bahan pokok merupakan hal yang mendasar yang wajib diwaspadai karena pergerakan inflasinya sangat tinggi jelang hari besar keagamaan.
“Intinya kita berusaha bersama-sama melaksanakan zoom meeting setiap hari senin, saya ucapkan terima kasih kepada bapak/ibu sekalian yang sangat konsisten, selalu hadir paling tidak ada pejabat yang mewakili kepada Badan Pangan Nasional selalu menampilkan data update, Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian perdagangan, pertanian, Bulog, Satgas Pangan Polri, TNI, juga hadir selalu kajati, gubernur, bupati, walibkota.
“Dari hasil yang kami rumuskan yaitu rapat tim pengendali inflasi daerah, kemudian satgas pangan, melakukan monitoring dan cek pasar setiap hari termasuk gerak tanam dan operasi pasar murah, terima kasih untuk pusat dan daerah hari ini year on year 4%, semoga bisa mengendalikan target kita di angka 3%,” ucap Tito.
Sementara itu, Pj Bupati Buton Basiran menyatakan sejauh ini harga pangan di Kabupaten Buton jelang Iduladha tetap terkendali.
“Di Buton bahkan pernah deflasi karena di sini yang paling menentukan adalah harga ikan. Kalau ikan banyak, maka turun lagi, kalau ombak besar nelayan kita tidak turun melaut itu naik lagi. Saat ini untuk pasokan bawang dan beras, kami koordinasi dengan Bupati Buton Selatan karena di sana ada petani bawang merah. Untuk beras, kami bersurat ke Bupati Konawe,” jelas Basiran.
Sambutan Gubernur yang dibacakan Asisten II Yuni Nurmalawati mengatakan, pasokan dan harga pangan berdampak luas jika tidak dilakukan langkah antisipasi. Oleh karena itu, berbagai upaya dan langkah penting dilakukan oleh pemerintah guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok. Diantaranya melaksanakan kegiatan gelar pangan murah secara serentak nasional sebagaimana dilakukan pemerintah pusat saat ini.
“Gelar pangan murah ini diharapkan menjadi suatu kegiatan yang bernilai penting dan strategis,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan Satgas Pangan, Tim Pengendali Inflasi Daerah Sultra dan BPS, angka inflasi di Sultra saat ini berada pada posisi 4,80% inflasi tahunan.
“Jika dibandingkan dengan inflasi nasional angka ini lebih tinggi karena inflasi nasional bersama-sama tadi kita mendengarkan secara virtual berada pada titik 4,0% dan kita masih ada sedikit 4,80%,” ujar Yuni.
Untuk mengurangi dampak inflasi, terutama pada kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah Provinsi Sultra telah menyalurkan bantuan beras cadangan pemerintah kepada 225.516 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Sultra.
Khusus di Kabupaten Buton sebanyak 14.134 KPM dengan jumlah bantuan sebesar 10 kilogram perkelompok penerima manfaat perbulan selama 3 bulan berturut turut.
Sejalan dengan itu, Kepala Badan Pangan Nasional (BPN), Arief Prasetyo Adi saat memberi sambutan menyampaikan menenkan laju inflasi menjadi salah satu tantangan bagi semua negara, termasuk Indonesia.
“Alhamdulillah inflasi nasional bulan Mei 2023 sebesar 4% year on year yang terus menujukan penurunan dari periode sebelumnya termasuk terkendalinya. Bapak Presiden juga menyampaikan pada kita semua bahwa tidak boleh berpuas diri tantangan kedepan tidak mudah, perubahan iklim, elnino, dampak geo politik, global, instabilitas pasokan dan tinggi harga pangan local menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama,” jelasnya.
Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalag menjaga inflasi pada sektor pangan khususnya manufaktur.
“Untuk itu Badan Pangan Nasional hadir bersama kementerian, lembaga terkait beserta seluruh stakeholder pangan. Pangan merupakan urusan kita semua, bahwa penyampaian Bung Karno pangan adalah mati hidupnya suatu bangsa,” ulasnya.
Launching Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional merupakam bagian langkah strategis pemerintah menjaga inflasi pangan, sekaligus meningkatkan kebutuhan ekonomi, pelaku usaha pangan, petani dan peternak.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Made Arya Wijaya menyebut, program GPM yang dilaksanakan serentak juga bertujuan menjaga daya beli masyarakat.
“Jadi memang saat ini didalam menyajikan inflasi ada 3 komponen utama yaitu pertama terkait dengan harga sewa dan transportasi masyarakat. Kedua pemerintah seperti hal harga BBM, gas dan listrik dan ketiga sangat tinggi pengaruhnya tingkat inflasi yang kita selalu monitoring dan regular setiap bulan. Gerakan Pangan Serentak ini, bisa menjaga kebutuhan pangan seluruh masyarakat dan merupakan tantangan bagaimana menyediakan secara cukup pangan kebutuhan hari besar keagamaan,” ungkap Made Arya.
Sejalan dengan itu, Deputi II Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud menyatakan kegiatan GPM sangat penting karena menunjukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pemerintah mendukung tercapainya daya beli masyarakat dan memberikan ruang pada seluruh masyarakat untuk bisa mengakses pangan dengan harga yang wajar. Terutama menjelang hari besar keagamaan yaitu Iduladha tahun 2023. Adm
