LAJUR.CO, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil menggolkan dua program sekolah rakyat yang masuk dalam skala prioritas duet Andi Sumangerukka – Ir Hugua di bidang pendidikan. Dari tiga usulan lokasi diajukan, dua diantaranya mendapat ACC dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi Sultra, Martin Effendi Patulak, saat diwawancarai awak Lajur.co, Senin (17/11/2025), menyatakan konstruksi fisik Sekolah Rakyat akan dimulai tahun 2026.
Ia mengatakan dua project sekolah rakyat yang disetujui berada di Desa Anggondara, Kabupaten Konawe Selatan (Kosel) dan Kecamatan Wawotobi di Kabupaten Konawe.
Golnya dua usulan tersebut menjadikan daerah yang digawangi Gubernur ASR sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapatkan jatah dua titik pembangunan Sekolah Rakyat sekaligus.
“Tidak semua provinsi dapat dua lokasi, bahkan rata-rata yang mengajukan itu kabupaten. Satu-satunya provinsi yang mendapat dua lokasi itu Sultra, kita ajukan tiga, yang disetujui dua,” ucap Martin Effendi Patulak, Senin (18/11/2025).
Selain usulan dari provinsi, ada pula pengajuan dari kabupaten/kota yakni Kota Kendari, Kolaka, Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah. Total terdapat tujuh daerah Sultra yang turut mengusul pembentukan Sekolah Rakyat.
Martin mengungkapkan, proses lelang di tingkat Kementerian dijadwalkan berlangsung pada Januari 2026. Setelah itu, pembangunan fisik ditargetkan dapat mulai berjalan pada Februari atau Maret 2026.
“Itu bulan dua atau tiga 2026 sudah mulai pekerjaan fisiknya,” kata Martin Effendi Patulak.
Sementara menunggu pembangunan utama dimulai, pemerintah daerah telah lebih dulu menyiapkan rintisan Sekolah Rakyat. Dua lokasi rintisan telah menerima siswa, salah satunya berada di UPT Kementerian Sosial (Kemensos).
“Rencananya akan dilaunching serentak oleh Presiden RI bersama seluruh lokasi rintisan di Indonesia akhir bulan ini,” tutur Martin Effendi Patulak.
Terkait pembiayaan, Martin menyebut setiap lokasi Sekolah Rakyat bakal menghabiskan anggaran sekitar Rp200 miliar. Budget ratusan miliar itu belum termasuk penyediaan lahan yang memang menjadi bagian sharing Pemerintah Daerah (Pemda).
Ia menyatakan, desain Sekolah Rakyat menyerupai Sekolah Garuda. Dimana, kawasan sekolah tidak hanya mencakup sarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Namun didalamnya juga terintegrasi dengan kompleks perumahan guru hingga asrama bagi siswa.
“Tidak mungkin satu tahun selesai. Garuda saja tiga tahun, kalau ini SMA Sekolah Rakyat, fasilitasnya lengkap, ada asrama siswa, asrama guru, ruang makan, dapur, dan sarana pembelajaran untuk SD, SMP, dan SMA,” ujar Martin Effendi Patulak.
Laporan : Ika Astuti
