LAJUR.CO, KENDARI – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berupaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memiliki kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi digital.
Upaya perlindungan diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Tenggara (Sultra) serta Pemerintah Provinsi Sultra dalam inovasi adanya Klinik Kekayaan Intelektual atau Mobile Intelektual Property Clinic.
Peluncuran Mobile IP Clinic dibuka oleh Gubernur Sultra Ali Mazi dengan disaksikan bersama Inspektur jenderal kemenkumham RI Razilu, selaku PLT DJKI dan Kakanwil Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba di Hotel Claro Kendari, Senin (8/8/2022).
Pembukaan acara Launching Mobile IP Clinic dihadiri sejumlah Bupati/Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di 17 kabupaten/ kota Se Sultra, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Kepala Kejaksaan Tinggi Kendari, Wakapolda Sultra, dan Kepala BIN Sultra.
Turut hadir pula Forkopimda Sultra, Ketua DPRD Sultra, BNN Sultra, Kadin Sultra, pimpinan lembaga perbankan, Danlanud Haluoleo, Danlanal KOREM, hingga Akademisi maupun pelaku usaha.
Uniknya, rangkaian acara itu diwarnai dengan ragam pakaian adat khas bumi anoa yang menjadi dress code panitia dan tamu undangan.
“Semua yang hadir dan pemangku kepentingan lainnya dengan mengenakan pakaian adat, adalah wujud komitmen kami atas penghargaan keagungan warisan tradisi, adat dan budaya,” ujar Kakanwil Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba, dalam sambutannya.
Acara pembukaan Klinik Kekayaan Intelektual/Sentra KI dirangkaikan dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Kanwil Kemenkumham Sultra dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kejaksaan tinggi, kepolisian daerah hingga Kamar Dagang Industri (Kadin).
Sebagai apresiasi kepada stakeholder yang mempunyai kekayaan intelektual, maka dalam rangkaian acara tersebut juga dilaksanakan penyerahan penghargaan kepada pemerintah daerah, akademisi dan pelaku usaha.
Sejumlah stakeholder yang menerima penghargaan dan surat pencatatan kekayaan intelektual serta surat pencatatan kekayaan intelektual komunal masing-masing Gubernur Sultra Ali Mazi, Rektor UHO, Rektor UMK, Bupati Buton, Bupati Busel, Bupati dan DPRD Bombana, Bupati Kolut, Bupati Konut, Bupati Wakatobi, penulis buku serta pelaku UMKM.
“Kita patut bersyukur menjadi masyarakat Sulawesi Tenggara, karena kita mewarisi khasanah intelektual dan sumber daya yang begitu melimpah. Dalam aspek kekayaan intelektual, pemerintah provinsi mendorong tumbuhnya iklim kreativitas dan lahirnya talenta-talenta muda yang berbakat. Dengan dukungan yang ada kita harap lahir karya-karya yang akan diberikan perlindungan kekayaan intelektual,” jelas Gubernur Ali Mazi saat membawakan sambutan sekaligus membuka resmi Launching Mobile IP Clinic.
Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual
Dalam kesempatan yang sama, Kanwil Kemenkumham Sultra mewujudkan kebutuhan masyarakat yang hendak berkonsultasi terkait mekanisme pencatatan KI dengan menyediakan Booth Konsultasi KI.
Pelayanan ini dijadwalkan akan berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 8-11 Agustus 2022 dan dipusatkan di Kantor wilayah Kemenkumham Sultra.
Hal ini dilaksanakan dalam rangka akselerasi pendaftaran dan pencatatan KI, baik dalam bentuk pendaftaran merek, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis maupun pencatatan hak cipta dan kekayaan intelektual komunal warisan tradisi masyarakat Sulawesi Tenggara. Red
