LAJUR.CO, LAJUR.CO – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae angkat bicara menyusul tindakan represif aparat kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap puluhan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa menyegel Kantor Penghubung Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) di Jakarta, Rabu (8/10/2025). Ia meminta Gubernur Sultra Andi Sumangerukka segera turun tangan membebaskan mahasiswa Sultra yang kini diamankan di kantor polisi setempat.
Menurut Ridwan Bae, aksi mahasiswa yang menyuarakan aspirasi semestinya disikapi secara bijaksana baik oleh aparat maupun Pemprov Sultra. Sebagai leader, ASR seyogianya merangkul mahasiswa yang meluapkan kekecewaannya, membuka ruang diskusi sehingga suara mereka tersahuti.
“Mereka anak-anak Sultra. Kalau sedikit nakal, yaa harus disikapi dengan baik, bukan dengan cara ditangkap. Sebagai Gubernur mesti turun tangan kalau sudah begini. Bebaskan anak-anak mahasiswa. Lihat permasalahannya apa. Ditangani dengan sabar. ASR harus berpikir dalam kesabaran, ambil langkah baik karena mereka anak-anak kita yang harus dibina dan dibimbing,” cetus Politisi Senayan tiga periode tersebut.
Mengerahkan aparat kepolisian hingga melakukan penangkapan terhadap mahasiswa yang menyuarakan aspirasi, lanjut Ridwan Bae tidak akan menyelesaikan permasalahan.
Wajar jika mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menagih janji pemerintah soal penyediaan fasilitas asrama bagi mahasiswa Sultra yang menempuh pendidikan di Jakarta. Sebagai kepala daerah, aksi ini mesti disikapi secara bijak oleh duet Andi Sumangerukka–Ir Hugua dengan memberi penjelasan clear akan kondisi fiskal pemerintahan.
Ridwan Bae mengakui, ASR–Hugua baru saja memangku amanah sebagai leader di Bumi Anoa. Usia pemerintahannya bahkan belum genap setahun.
“Bahwa memang ada janji, tapi kan belum cukup setahun, butuh waktu,” sambung Ridwan Bae.
Mahasiswa pun harus berpikir secara realistis. Kata politisi Senayan asal Sultra itu, mustahil bagi ASR merealisasikan seluruh janji politik dalam hitungan bulan.
Apalagi di tengah kebijakan efisiensi yang berlaku di pusat dan berimbas langsung ke fiskal daerah, termasuk Provinsi Sultra. Banyak program yang dicanangkan jauh hari praktis terpending karena pengetatan anggaran.
“Ada efisiensi. Jadi tidak bisa seketika. Tapi yaaa, demonya jangan dihadapi begitu. Itu bukan langkah bijak bagi seorang kepala daerah. Minta segera lepas, cabut laporan. Gubernur Andi Sumangerukka atas nama Pemprov Sultra ambil solusi cepat, bebaskan mahasiswa. Beri pemahaman. Biarkan mereka menuntut ilmu,” pungkas Ridwan Bae.
Sebagai informasi, aksi penyegelan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat dilakukan oleh puluhan mahasiswa berujung pada penindakan aparat kepolisian.
Sekitar pukul 13.08 WIB, polisi mengamankan sejumlah mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam kelompok “Pemuda 21” untuk dibawa ke kantor polisi guna dimintai keterangan lebih lanjut.
Sebelumnya, upaya mediasi sempat dilakukan oleh jajaran Polsek Menteng yang dipimpin oleh Wakapolsek Kompol Bambang. Kompol Bambang mengimbau para mahasiswa agar bersikap kooperatif dan segera membuka segel di pintu utama kantor.
Namun, hingga batas waktu yang diberikan sekitar pukul 12.27 WIB, akses utama kantor masih dalam kondisi tergembok dan terikat rantai.
Para mahasiswa mengaku aksi penyegelan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas janji Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), yang dianggap tidak ditepati terkait penyediaan asrama bagi mahasiswa perantau di Jakarta.
Mereka juga menyatakan telah menempati Mess Pemprov Sultra sejak Selasa (7/10/2025) malam, karena tidak lagi memiliki tempat tinggal usai masa toleransi dari pengelola asrama lama berakhir.
Pantauan awak lajur.co pada Rabu (8/10) pagi, mahasiswa terlihat tidur di selasar lantai 2 dan 3 mess tersebut. Spanduk bertuliskan “Pemuda 21” juga terpampang di pintu masuk kantor yang mereka segel.
Arin Fahrul Sanjaya, perwakilan massa Pemuda 21, menyebut bahwa aksi ini sebagai bentuk desakan agar pemerintah daerah menepati janjinya.
Mahasiswa magister STIAMl Jakarta ini, merujuk pada beberapa pernyataan Gubernur ASR sejak 2023 terkait bantuan bagi mahasiswa Sultra di perantauan, termasuk komitmen menyediakan asrama dan bantuan kepada anak yatim.
“Waktu itu dalam sebuah kegiatan di Jakarta, Gubernur ASR datang sebagai pembicara. Beliau tanyakan anak dan disuruh list, mau dibantu 15 juta per kepala. Pas dikonfirmasi kembali, janji itu tidak pernah ditepati,” keluh Arin Fahrul Sanjaya.
Saat diamankan polisi, mahasiswa dan mahasiswi dibawa secara terpisah menggunakan kendaraan kepolisian. Sebelum dibawa, sempat terjadi perdebatan kecil antara beberapa mahasiswa dan aparat, namun situasi di Kantor Penghubung Sultra tetap terkendali. Adm
