LAJUR.CO, KENDARI – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto mengambil langkah bijak memangkas anggaran pembangunan rumah dinas alias rumah jabatan Gubernur Sultra untuk program rumah layak huni. Kebijakan Sekjen Kemenkumham RI itu terkuak saat Rapat Paripurna DPRD Sultra, Senin (25/9/2023).
Bukan tanpa sebab mantan Kapolda Sultra tersebut merelokasi budget bangunan Rujab Gubernur Sultra yang proses rehabnya digarap saat Sultra dilanda ‘paceklik” pandemi Covid-19 sekitar tahun 2021.
Andap menilai rehab besar-besaran rumah dinas tersebut tak begitu urgen dibanding program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Provinsi Sultra yang kini ia gawangi.
Inilah mengapa eks pejabat Polri berpangkat komisaris jenderal tersebut merelokasi budget Rujab Gubernur untuk program prioritas rehabilitasi rumah tidak layak huni masyarakat tak mampu.
Komitmen Andap juga tidak setengah-setengah. Ia rencananya akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI dan Kementerian PUPR agar program perbaikan infrastruktur perumahan bagi masyarakat miskin itu bisa terealisasi cepat dan mendapatkan support budgeting memadai.
“Tadi kan sudah dijelaskan. Doakan yaa biar bisa terlaksana. Ini upaya baik kita bersama,” singkat Andap dengan wajah sumringah saat diwawancarai Lajur.co usai rapat bersama DPRD Sultra.
Andap pun mengatakan apa yang dilakukan semata untuk kemaslahatan masyarakat Sultra serta dedikasi menjalankan amanah sebagai kepala daerah.
Fokus pembangunan rumah tak layak huni juga sejalan dengan instruksi pemerintah yang salah satu fokusnya menanggulangi kemiskinan lewat program pembangunan rumah layak huni.
Kebijakan anggaran Pj Gubernur Sultra merelokasi dana pembangunan Rujab 01 Sultra sendiri mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Sultra H Jumarding.
“Nilainya tadi tidak disebutkan berapa yang dipangkas. Saya sepakat dan mendukung penuh. Tadi kita dengar pidato Pak Pj Gubernur sangat transparan dan saya sangat sepakat,” ujar politikus Partai Demokrat itu.
Menurut Jumarding, keputusan Andap sangat berpihak kepada masyarakat luas serta sejalan dengan arah kebijakan nasional yang diarahkan Presiden RI Jokowi maupun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Salut. Beliau punya data akurat untuk dasar kebijakan pembangunan Sultra. Sembilan tahun saya jadi anggota DPRD, baru ini kita dapatkan pemaparan yang arah kebijakan pro rakyat dan benar-benar pro rakyat, berbasis data,” ungkap Jumarding.
Sebagai informasi pembangunan Rujab Gubernur Sultra pada tahun 2021 sempat menuai sorotan. Bagaimana tidak, ditengah kondisi ekonomi masyarakat mandek akibat pandemi, mantan Gubernur Sultra Ali Mazi memilih mengalokasikan anggaran jumbo untuk rehabilitasi rujab. Nilai cukup fantastis yakni mencapai angka Rp 30 miliar. Hingga berakhirnya masa jabatan Ali Mazi – Lukman Abunawas 5 September 2023, proses rehab rujab tersebut masih terus berlangsung. Adm
