SULTRABERITA.COM, KENDARI – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah terus mematangkan konsep program bantuan pinjaman tanpa bunga untuk rumah tangga. Saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu skema dari Satgas Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pihak perbankan.
“Untuk pinjaman tanpa bunga ini, kita masih menunggu dari satgas dan kelompok pelaksanaanya yaitu melalui perbankan untuk bagaimana desainnya,” kata Sri Mulyani seperti ditulis, Selasa (11/8/2020).
Kendati demikian, dirinya memastikan target penerima dari program bantuan produktif ini adalah para rumah tangga yang memiliki usaha dengan nama dan alamat yang jelas.
Bendahara Negara ini menyampaikan pihak Kementerian Keuangan terus menjalin komunikasi dan kerja sama dengan para perbankan salah satunya dengan BRI yang memiliki program bantuan untuk UMKM, serta BPD, dan perbankan lainnya.
“Nanti kita akan bekerjasama terutama untuk bank-bank yang sudah terbiasa menghadapi masyarakat dalam skala kecil yaitu UMKM seperti BRI, dan mungkin dari BPD atau bank lainnya,” ungkap Sri Mulyani.
Stimulus
Sebelumnya, pemerintah mendorong berbagai stimulus di tengah penurunan konsumsi atau daya beli masyarakat. Sejumlah insentif maupun program bantuan sosial pun terus digencarkan oleh pemerintah. Tujuannya mendongkrak konsumsi masyarakat.
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, salah satu wacana yang akan diluncurkan pemerintah adalah pemberian akses pinjaman bagi rumah tangga. Di mana, masyarakat nantinya dapat mengajukan skema pinjaman tanpa bunga.
“Akan ada skema pinjaman untuk rumah tangga tanpa bunga sehingga bisa diakses, itu yang sedang disiapkan,” kata Prastowo dalam acara Webinar Keterbukaan Informasi Publik digelar secara virtual di Jakarta, pada Kamis 6 Agustus 2020.
Kendati begitu, dia tidak menjelaskan secara jelas mengenai rencana baru pemerintah dalam memberikan bantuan di tengah pandemi Corona. Pinjaman tanpa bunga untuk rumah tangga ini sedang disiapkan seperti bantuan untuk 13 juta pegawai bergaji di bawah Rp5 juta per bulan.
“Jadi ini supaya ada tambahan daya beli, supaya mereka terbantu dan diperhatikan,” tandas dia. Adm
Sumber : liputan6.com
