Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri koordinasi nasional yang digagas oleh Bawaslu RI dalam rangka Kesiapan Kepala Daerah, Menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berlangsung di Econvention Ancol, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Kegiatan dibuka Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja. Dalam pengantarnya, Rahmat menekankan pentingnya pengawasan terhadap netralitas ASN dalam Pilkada serentak mendatang. Bagja menegaskan kepala daerah memiliki peran penting untuk memastikan ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Selain itu, ia juga mengungkapkan data bahwa pelanggaran netralitas ASN cenderung akan meningkat.
"Sebut saja, pada Pilkada 2020 di 170 wilayah, terjadi 1.010 pelanggaran. Potensi pelanggaran akan semakin tinggi pada Pilkada 2024," ungkapnya.
Menurutnya kerawanan dalam Pilkada ada di 3 titik, yakni, tahap pendaftaran, kampanye, dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
"Tiga titik ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama karena potensi terjadinya pelanggaran cukup tinggi," ujarnya.
Narasumber lain, Tenaga Ahli Mendagri Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa netralitas ASN adalah fondasi penting untuk menjaga keadilan dalam Pilkada.
Deputi Bidang SDM Aparatur, Aba Subagja, menekankan penting untuk menerapkan prinsip netralitas dalam sistem merit. Ia menegaskan bahwa seleksi, rekrutmen, dan promosi ASN harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan pertimbangan politik.
Plt. Ketua BKN, Haryomo Dwi Putranto, selanjutnya menjelaskan bahwa pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN dilakukan secara terintegrasi oleh lima kementerian/lembaga, yaitu BKN, Bawaslu, Kemen PAN-RB, KASN, dan Kemendagri.
Selengkapnya baca atau klik link di bio @lajurco
#netralitasasn #pjgubernursultra #lajurco
1 hari ago
