LAJUR.CO, KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra menargetkan pendataan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 di tiga kabupaten, yakni Konawe Selatan, Muna, dan Muna Barat. Pendataan tersebut merupakan bagian dari survei nasional yang menjangkau 34 provinsi dengan 10.800 responden untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Jelang pendataan SNLIK, OJK bersama BPS menggelar elatihan petugas SNLIK 2026 digelar pada 17–19 November 2025 dan dibuka secara resmi oleh OJK dan BPS Sultra. Kegiatan dihadiri Plt Kepala BPS Sultra Andi Kurniawan serta perwakilan unit kerja OJK dan BPS, dan seluruh petugas lapangan yang akan terlibat dalam survei.
Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha menegaskan SNLIK menjadi instrumen strategis untuk mengukur capaian literasi dan inklusi keuangan nasional. Target nasional dalam RPJMN 2025–2029 menetapkan Indeks Literasi Keuangan 69,35% dan Indeks Inklusi Keuangan 93%.
“Dengan target nasional yang besar, dibutuhkan data yang akurat dan terukur. SNLIK menjadi fondasi untuk menilai perkembangan literasi dan inklusi keuangan sekaligus dasar perencanaan program keuangan masyarakat yang lebih efektif,” ujarnya.
SNLIK 2026 merupakan pelaksanaan ketiga hasil kolaborasi OJK dan BPS. Tahun 2025 terdapat beberapa penyempurnaan, termasuk penggunaan klasifikasi wilayah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) untuk mempermudah koordinasi dengan masyarakat lokal. Di Sultra, pendataan menyasar responden berusia 15–79 tahun, mewakili keragaman karakter masyarakat mulai dari pesisir hingga perdesaan. Survei akan mengukur lima aspek literasi keuangan, yakni Pengetahuan, Keterampilan, Keyakinan, Sikap, dan Perilaku, serta satu aspek inklusi keuangan, yaitu penggunaan layanan keuangan.
Pelatihan selama tiga hari membekali petugas dengan pemahaman mendalam tentang kuesioner, showcard, pedoman konsep dan definisi, teknik probing, serta simulasi lapangan. Kepala OJK juga menyampaikan gambaran hasil SNLIK 2025, yang menunjukkan bahwa pada keuangan konvensional, aspek Keterampilan, Sikap, dan Perilaku masyarakat masih perlu diperkuat, sementara pada keuangan syariah, aspek Pengetahuan dan Keyakinan masyarakat masih relatif rendah.
Bismi menekankan temuan tersebut menjadi bekal penting bagi para petugas lapangan. Setiap probing dan penjelasan harus dilakukan dengan tepat agar data yang diperoleh mencerminkan kondisi masyarakat secara akurat. Dengan persiapan ini, OJK berharap pendataan pada Januari–Februari 2026 dapat dilaksanakan secara profesional dan hasil SNLIK 2026 dapat dipublikasikan tepat waktu. Adm
