LAJUR.CO, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sultra menyelenggarakan kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian dan Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sultra yang berlangsung di Provinsi Bali.
Kegiatan diikuti perwakilan TPID dan TP2DD dari seluruh 17 kabupaten/kota di Sultra, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan sinkronisasi program pengendalian inflasi serta digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Seluruh akomodasi dan fasilitasi kegiatan studi banding ini diselenggarakan berkat dukungan penuh dari Kantor Perwakilan BI Provinsi Sultra sebagai wujud nyata kemitraan strategis antara BI dan pemerintah daerah dalam mendukung stabilitas ekonomi dan transformasi digital.
Kegiatan dihadiri sejumlah tokoh penting dari Provinsi Sultra, Provinsi Bali, serta Bank Indonesia. Diantaranya Sekda Sultra Asrun Lio, Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Ekonomi dan Keuangan I Wayan Ekadina. Berikut Butet Linda HP sebagai Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, dan Rahadian Triaji selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sultra.
Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah I Made Budi Adiana, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali (BIREK Bali), serta Putu Mega Indrawan, Kepala Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Bapenda Bali.
Asrun Lio menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Kantor Perwakilan BI Bali atas kesediaannya menjadi tuan rumah kegiatan studi tiru ini. Bali dipilih karena keberhasilan TPID dan TP2DD-nya yang telah terbukti di tingkat nasional.
Di sisi lain, Provinsi Sultra mencatatkan pencapaian yang membanggakan. Empat TPID dari Sultra masuk nominasi penghargaan nasional, yaitu TPID Provinsi Sultra, TPID Kota Baubau, TPID Kabupaten Bombana, dan TPID Kabupaten Muna Barat. Seluruh pemda di Sultra juga berhasil meraih status “Pemda Digital” berdasarkan skor Indeks ETPD Semester I 2025, dengan nilai di atas 80%.
Per Agustus 2025, inflasi di Sultra tercatat mengalami deflasi sebesar 0,24% (mtm), namun secara tahunan mencapai 3,75% (yoy), sedikit di atas rentang target nasional. Pemerintah daerah terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui sinergi TPID dan penerapan enam langkah konkret dari Kementerian Dalam Negeri.
Di bidang digitalisasi, Pemerintah Provinsi Sultra terus mendorong penguatan ekosistem transaksi keuangan pemerintah yang non-tunai, terintegrasi, dan transparan. Dukungan teknologi dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (BPD Sultra) juga menjadi salah satu pilar dalam transformasi menuju tata kelola pemerintahan digital.
TPID dan TP2DD Provinsi Bali telah menunjukkan kinerja luar biasa di tingkat nasional. Bali menjadi contoh sukses dalam pengendalian harga dan inovasi digitalisasi daerah. Capaian ini menjadi motivasi bagi TPID dan TP2DD Sultra untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan teknis melalui kegiatan studi tiru ini.
Asrun Lio menyampaikan harapan agar kegiatan capacity building tidak hanya menjadi ajang pembelajaran, namun juga menjadi titik awal penguatan kolaborasi, peningkatan efektivitas kebijakan, serta percepatan implementasi digitalisasi pemerintahan.
“Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat nyata dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Sultra melalui inflasi yang terkendali dan pemerintahan yang digital,” tutupnya. Rls
