LAJUR.CO, KENDARI – Pemerintah menetapkan alokasi transfer keuangan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp 650 triliun. Anggaran ini turun sebesar Rp 269 triliun dibandingkan dengan APBN tahun ini yang mencapai Rp 919 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci komposisi transfer ke daerah tersebut yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 45,1 triliun; Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 373,8 triliun; Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 155,1 triliun; Dana Otonomi Khusus Rp 13,1 triliun; Dana Afirmasi Istimewa (Dais) DIY Rp 500 miliar; Dana Desa Rp 60,6 triliun; dan Insentif Fiskal Rp 1,8 triliun.
Sri Mulyani mengatakan penurunan transfer daerah ini merupakan bagian dari penyesuaian anggaran menyeluruh. Untuk membiayai belanja tersebut, Menkeu mengatakan, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 3.147 triliun pada 2026. Target tersebut naik 9,8 persen dibanding perkiraan penerimaan tahun 2025 sebesar Rp 2.865,5 triliun.
Sri Mulyani mengungkapkan, target pendapatan tahun depan adalah tantangan besar karena dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan penerimaan negara rata-rata hanya sekitar 5,6 persen. “Bahkan tahun ini diperkirakan hanya tumbuh 0,5 persen,” ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah berencana memaksimalkan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak, dengan beberapa langkah strategis, seperti meningkatkan pemanfaatan sistem Coretax untuk efisiensi administrasi perpajakan dan mndorong sinergi dan pertukaran data antara kementerian dan lembaga.
“Kemudian mengeksplorasi potensi penerimaan dari bea cukai, termasuk intensifikasi bea masuk perdagangan internasional dan melanjutkan kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) dan memperluas cakupan barang kena cukai (BKC),” kata Sri Mulyani.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan postur RAPBN 2026 dalam sidang paripurna DPR dengan total belanja negara dialokasikan sebesar Rp 3.786,5 triliun. Pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melaksanakan efisiensi belanja guna menekan defisit sekecil mungkin. “Pemerintah yang saya pimpin berjanji akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekan sekecil mungkin,” ujarnya dalam pidato penyamapai RAPBN di ruang sidang paripurna DPR, Jumat, 15 Agustus 2025. Adm
Sumber : Tempo.co
