LAJUR.CO, JAKARTA – Kebocoran data terjadi lagi, kali ini adalah data yang bocor adalah nomor induk kependudukan (NIK), nomor pokok wajib pajak (NPWP), alamat, nomor HP, alamat email, dan lainnya.
Menurut Alfons Tanujaya, pengamat keamanan siber dari Vaksincom, kebocoran data ini dampaknya akan sangat luar biasa, karena data-data yang tersebar ini sangat krusial.
“Benar yang bocor data wajib pajak. Datanya akurat. Aku sudah cek datanya dengan database kependudukan yang bocor. Datanya valid dan cocok,” kata Alfons saat dihubungi detikINET.
Lebih lanjut, Alfons khawatir data-data yang bocor ini bisa digunakan untuk menipu masyarakat dengan menggunakan teknik rekayasa sosial atau social engineering dengan berpura-pura menjadi petugas pajak.
“Misalnya saya ingin mengincar wajib pajak dari Jakarta Barat. Saya memalsukan diri sebagai petugas pajak Jakarta Barat dan tinggal sortir Wajib Pajak dari kantor Pajak Jakarta Barat di list data yang bocor,” tambahnya.
Ditambah lagi, menurut Alfons, petugas pajak adalah orang yang cukup ditakuti oleh masyarakat. Sehingga jika ada yang berpura-pura menjadi petugas pajak, korbannya bisa banyak.
“Petugas pajak itu adalah orang yang disegani oleh masyarakat dan jika berhasil dipalsukan dampaknya akan sangat luar biasa dan kerugian yang diderita masyarakat yang tertipu akan sangat besar dan jumlah korbannya akan cukup masif,” jelas pria berkacamata ini.
Untuk mengatasi hal ini, Alfons menyarankan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebaiknya mengaku dan menginformasikan kalau data mereka sudah bocor. Tujuannya untuk mengantisipasi jika data tersebut sampai dieksploitasi.
“Jadi ada baiknya DJP atau lembaga terkait menginformasikan kepada masyarakat kalau data mereka sudah bocor dan mengantisipasi data itu jangan sampai dieksploitasi dan masyarakat menjadi korbannya,” kata Alfons.
“Selain tentunya memperbaiki sistem dan aksesnya supaya tidak terjadi kebocoran lagi,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, ada 6,6 juta data yang dijual di Breach Forums dengan harga USD 10 ribu atau sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor itu antara lain adalah NIK, NPWP, alamat, nomor HP, dan alamat email.
Parahnya, dalam sampel data yang diberikan ada sejumlah tokoh penting yang datanya disebarkan. Termasuk Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkominfo Budi Arie Setiadi, sampai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Adm
Sumber : Detik.com
