LAJUR.CO, KENDARI — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) serta kepala SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta se-Sultra, Rabu (11/2/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Aula Dikbud Sultra itu menyoroti penguatan sistem monitoring pendidikan, partisipasi program nasional, hingga kesiapan beasiswa luar negeri bagi siswa.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dikbud Sultra, Prof. Aris Badara, menegaskan monitoring dan evaluasi tidak boleh sekadar formalitas. Ia menilai dinamika dunia pendidikan berkembang sangat cepat sehingga membutuhkan pengawasan rutin dan terstruktur di semua tingkatan.
“Monitoring dilakukan setiap bulan. Bukan hanya di tingkat provinsi, tetapi kepala KCD, kepala sekolah, hingga unit terkecil di lingkungan pendidikan juga harus aktif melakukan evaluasi,” ujarnya.
Menurutnya, skema monitoring perlu disusun ulang, baik secara bulanan maupun mingguan, agar setiap persoalan di satuan pendidikan bisa segera direspons. Rakor ini sekaligus menjadi forum penyampaian atensi Gubernur Sultra terkait dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat di bidang pendidikan.
Salah satu yang disorot adalah Program Sekolah Garuda. Prof. Aris menyebut program tersebut sebagai peluang besar untuk meningkatkan kualitas sekolah di Sultra. Namun hingga kini, partisipasi sekolah dinilai masih minim.
“Sekolah dari luar provinsi justru lebih banyak mendaftar. Di Sultra, baru dua sekolah yang masuk tahap persiapan. Kepala sekolah harus percaya diri dan tidak takut mencoba,” tegasnya.
Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian. Dikbud Sultra telah menyurati sekolah melalui KCD untuk membangun sistem berbasis web guna menghimpun data detail peserta didik. Data tersebut mencakup kondisi khusus seperti fobia, intoleransi, hingga alergi makanan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan program berjalan aman dan tepat sasaran. Data yang dihimpun akan diverifikasi tim teknis kesehatan guna meminimalkan risiko, termasuk potensi keracunan makanan.
Namun, berdasarkan data kementerian, tingkat respons sekolah terhadap survei MBG masih tergolong rendah, hanya sekitar 25–30 persen. Sekolah yang belum merespons akan diidentifikasi.
“Data dari sekolah menjadi dasar kebijakan. Pengisian yang tidak akurat atau asal-asalan sangat berbahaya,” kata Prof. Aris mengingatkan.
Tak hanya program nasional, Rakor juga membahas penguatan karakter melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Program ini didorong agar dipadukan dengan nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional Sultra sehingga lebih kontekstual dan relevan bagi peserta didik.
Aspek kebersihan sekolah turut menjadi perhatian serius. Sambil menunggu terbitnya peraturan gubernur, sekolah diminta menjaga kebersihan lingkungan secara rutin setiap Selasa dan Jumat.
“Sekolah di Kendari sudah cukup baik, tetapi daerah lain perlu ditingkatkan. Edukasi kebersihan juga harus melibatkan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Selain kebersihan fisik, kesehatan mental siswa terutama di wilayah perkotaan menjadi fokus. Pendekatan psikoedukasi dan kolaborasi dengan psikolog dinilai penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan suportif.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sekolah didorong lebih proaktif mencari dukungan hibah dari APBN. Sultra disebut termasuk dua provinsi terbanyak secara nasional dalam memanfaatkan program revitalisasi sekolah. Seluruh laporan pertanggungjawaban revitalisasi pun telah rampung 100 persen tanpa temuan masalah keuangan.
Sarana prasarana seperti ruang kelas dan toilet yang telah direvitalisasi diminta dijaga dan dirawat secara berkelanjutan. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) juga terus berjalan, dengan dua unit di Kolaka Utara dan satu di Wakatobi. Di Kolaka Utara, terdapat program revitalisasi senilai Rp2,7 miliar dari APBN, serta sekitar 70 usulan revitalisasi lainnya yang telah masuk dalam sistem.
Di sisi lain, Dikbud Sultra mulai menyiapkan langkah konkret untuk mendorong siswa meraih beasiswa luar negeri. Penguatan kemampuan bahasa, terutama di SMK, menjadi salah satu prioritas.
Seluruh skema beasiswa daerah dirangkum dalam program BISMA (Beasiswa Sultra Maju), yang mencakup beasiswa prestasi tingkat nasional dan internasional hingga bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Program ini diharapkan dapat memajukan sumber daya manusia dan mengangkat martabat anak-anak Sultra agar kelak berkontribusi bagi daerah,” ujar Prof. Aris.
Perencanaan pendidikan 2026 pun telah disiapkan sesuai arahan gubernur, dengan fokus pada kesiapan sarana prasarana, anggaran, serta keberlanjutan program prioritas. Rakor ini akan ditindaklanjuti melalui diskusi rutin dalam skema monitoring bulanan di seluruh satuan pendidikan. Adm
