LAJUR.CO, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara memastikan bantuan sosial (bansos) pangan akan dibagikan kepada masyarakat sebelum Lebaran 2026. Kebijakan tersebut diambil untuk meringankan beban warga menghadapi lonjakan kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan memperoleh 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Bantuan tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan terjangkau.
Kepastian penyaluran bansos itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang digelar di Kendari, Jumat (27/2/2026). Rapat dibuka Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio, dan dihadiri Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto, serta unsur Forkopimda dan perangkat daerah terkait.
Asrun Lio menegaskan, langkah percepatan bansos ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Lebaran. Menurutnya, masyarakat harus bisa mengakses bahan pokok yang cukup, aman, dan sesuai harga yang ditetapkan.
Tak hanya menyalurkan bantuan, Satgas diminta memperketat pengawasan di lapangan. Penindakan tegas akan dilakukan terhadap pelanggaran di tiga aspek utama, yakni harga, keamanan, dan mutu pangan.
Pada aspek harga, pengawasan difokuskan pada penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), baik di tingkat produsen maupun pedagang. Praktik manipulasi, seperti beras medium yang dilabeli premium untuk dijual lebih mahal, akan ditindak sesuai aturan.
Dari sisi keamanan, pengawasan dilakukan untuk memastikan pangan yang beredar memenuhi standar fisik, kimia, dan biologi. Sementara pada aspek mutu, Satgas memastikan klasifikasi komoditas—termasuk beras premium dan medium—sesuai standar kualitas dan harga.
Sementara itu, Deputi Bapanas Andriko Noto Susanto menyampaikan arahan Presiden agar stabilitas harga pangan menjelang hari besar keagamaan tetap terkendali. Ia menegaskan Satgas tidak lagi sebatas memberi imbauan, tetapi akan melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran, termasuk penyimpangan HET dan peredaran pangan yang tak memenuhi standar keamanan.
Untuk menjaga pasokan, Perum Bulog diminta bertanggung jawab atas ketersediaan beras dan minyak goreng. Jika terjadi gejolak harga, koordinasi lintas instansi akan segera dilakukan.
Selain bansos beras dan minyak goreng, pemerintah juga akan merealisasikan program Jagung SPHP pada awal Maret 2026. Melalui program ini, peternak dapat memperoleh jagung seharga Rp5.500 per kilogram guna menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas harga produk peternakan menjelang Lebaran. Adm
