LAJUR.CO, KENDARI – Pedagang BBM eceran di Kota Kendari mendesak pemerintah memberikan kepastian aturan agar mereka tetap bisa berjualan Pertalite. Namun, Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menegaskan BBM bersubsidi tidak boleh diperjualbelikan kembali secara bebas.
Desakan tersebut mengemuka saat mahasiswa bersama Aliansi Pedagang Pertamini se-Kota Kendari menggelar unjuk rasa di Kantor Balai Kota Kendari, Kamis (22/10/2026). Aksi yang dikoordinasikan ARPEKA Sulawesi Tenggara (Sultra) itu menyoroti ketidakpastian nasib pedagang BBM eceran di tengah penertiban penjualan Pertalite.
Koordinator lapangan aksi, Ahmad Asyrof, mengatakan para pedagang tidak bermaksud menentang kebijakan pemerintah. Mereka mengharapkan solusi agar usaha kecil tersebut tetap berjalan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan.
Menurut Ahmad, pedagang BBM eceran selama ini membantu masyarakat yang kesulitan menjangkau SPBU, terutama ketika kehabisan bahan bakar di perjalanan atau berada jauh dari tempat pengisian resmi.
“Kami berharap supaya diberikan solusi bagi UMKM BBM pengecer atau Pertamini, supaya tidak dihentikan, tetapi mau diatur dan dijembatani untuk dijadikan mitra kerja sama dengan pihak Pertamina,” ujar Ahmad kepada awak Lajur.co.
Melalui aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah. Mereka meminta Wali Kota Kendari memberikan kepastian aturan bagi usaha BBM eceran, menata pendataan kendaraan di SPBU untuk mencegah antrean berulang, serta mengkaji kembali kebijakan daerah terkait penjualan BBM eceran.
Pedagang turut mendesak pemeriksaan yang adil berdasarkan bukti, pengawasan distribusi BBM tanpa tebang pilih, serta kejelasan mekanisme bagi pelaku usaha kecil yang ingin menjadi mitra resmi Pertamina.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sudirman yang hadir menemui massa menegaskan bahwa penyaluran BBM bersubsidi harus mengikuti ketentuan dan peruntukannya.
“Subsidi ini tidak boleh diperjualbelikan,” tegas Sudirman di hadapan peserta aksi.
Ia menjelaskan, pemerintah akan menertibkan penyaluran BBM bersubsidi secara bertahap. Penanganan saat ini diprioritaskan pada Pertalite, kemudian dilanjutkan dengan gas bersubsidi dan solar.
Menurut Sudirman, pemerintah perlu menyelesaikan persoalan distribusi Pertalite terlebih dahulu sebelum beralih ke komoditas bersubsidi lainnya. Penanganan secara bersamaan dinilai sulit mengingat persoalan penyaluran Pertalite sendiri belum tuntas.
“Hari ini kita start dari Pertalite, setelah itu kita gas lagi di gas lalu solar. Tidak bisa bersamaan kita selesaikan. Kita urus saja Pertalite berat, apalagi membeli bersamaan. Jadi satu per satu,” ungkapnya.
Sudirman turut menyinggung besarnya subsidi yang ditanggung pemerintah dan perusahaan. Ia menyebut harga Pertalite yang menurutnya mencapai Rp16.088 per liter sebelum subsidi menjadi Rp10.000 per liter setelah subsidi, atau terdapat selisih sekitar Rp6.000 per liter.
Karena itu, ia meminta masyarakat mempercayakan penataan distribusi BBM bersubsidi kepada pemerintah agar penyalurannya tidak menyimpang dari ketentuan.
“Biarkan pemerintah yang atur. Yakin dan percaya, kita selesaikan semuanya,” kata Sudirman.
Di tengah penegasan pemerintah mengenai penertiban BBM bersubsidi, Ahmad berharap kebijakan tersebut tetap disertai solusi bagi pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan dari penjualan BBM eceran.
Ia menyebut pihaknya masih menunggu pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026 di Kantor DPRD Kota Kendari.
Pertemuan tersebut direncanakan melibatkan Wali Kota Kendari beserta jajaran, Polresta Kendari, pengelola SPBU di Kota Kendari, serta Pertamina Patra Niaga untuk membahas persoalan penjualan BBM eceran.
Ahmad berharap forum tersebut dapat mempertemukan kepentingan pemerintah dalam menjaga distribusi BBM bersubsidi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil yang menjalankan usaha Pertamini.
Ia pun meminta Pemerintah Kota Kendari hadir dalam RDP agar keluhan pedagang mendapat perhatian dan solusi yang jelas.
“Kami ingin kebijakan yang adil, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Saya juga berharap pemerintah kota hadir dalam RDP nanti untuk mendengarkan keluhan dan mencari jalan keluar atas kesulitan yang dihadapi rakyatnya,” tutur Ahmad. Sis