LAJUR.CO, KENDARI – Pemerintah daerah (Pemda) Konawe mendesak Pemprov Sultra menyetop seluruh aktivitas proyek pariwisata di Pulau Bokor. Hal ini disuarakan langsung Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa (KSK) pada sejumlah awal media baru-baru ini.
Politisi PAN itu kesal. Pasalnya, cukup lama pulau yang masuk dalam daerah administrasi Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe tersebut digarap tanpa seizin empunya wilayah.
Selaku pemilik kawasan, Konawe justru hanya dijadikan penonton tanpa andil untung satu sen pun.
Kery makin kesal lantaran Pemda Konawe sama sekali tidak dilibatkan dalam pembahasan ijin pengelolaan kawasan wisata, baik oleh pemprov maupun dengan investor.
Padahal, bagaimanapun Pulau Bokori masih tercatat sebagai aset Pemda Konawe.
“Harus distop. Bokori itu masuk dalam wilayah Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe,” kata pria yang akrab disapa KSK ini di kediamannya, Kamis (29/4/2021).
“Ibarat Pemerintah provinsi itu orang tua, dia harus menghidupi “anaknya” Kabupaten Konawe. Tapi, ini terbalik. Bokori itu hartanya Konawe. Ini namanya, orang tua durhaka sama anaknya,” sindirnya.
Aktivitas pariwisata di Pulau Bokori, ujar Kery, bisa dilanjutkan asal ada kesepakatan jelas antara Pemprov Sultra dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe. Penegasan ini juga termasuk pengelolaan kawasan wisata laut di Saponda yang sama berstatus aset milik Pemda Konawe.
“Tanpa itu (renegosiasi) saya minta seluruh kegiatan apapun di atas Pulau Bokori dihentikan,” tegas Kery.
Sejak digarap sebagai destinasi wisata unggulan Sultra selama kurun lima tahun terakhir, Kery mengakui tidak ada income yang dibagi ke kas Pemda Konawe.
Awalnya, pengelolaan Pulau Bokori oleh Dinas Pariwisata Sultra sendiri selama ini berstatus pinjam pakai. Oleh mantan Gubernur Sultra, Nur Alam pulau eksotis ini kemudian dipoles maksimal agar bisa menarik wisatawan.
“Nur Alam ketika itu menyatakan keinginannya untuk membangun Bokori. Saya oke, dengan catatan status pinjam pakai,” lanjut Kery. Adm
