LAJUR.CO, KENDARI – Agenda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo bukan lagi isapan jempol semata. Nama IKN ‘Nusantara’ pun secara resmi telah diumumkan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
DPR RI juga telah melakukan ketukpalu atas Rancangan Undang-Undang pemindahan IKN ke Kaltim menjadi produk UU yang sah. Meski begitu, pro kontra masih terus mengemuka di tengah proses relokasi ibu kota negara.
Ketua HIPMI Sultra, Sucianti Suaib Saenong, angkat bicara mengenai program pemindahan IKN ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang terletak di Kaltim. Ia secara tegas menyatakan support penuh terhadap program nasional yang digagas Presiden Jokowi.
Menurut pengusaha berhijab itu, kebijakan perpindahan IKN ke Kaltim sudah sangat tepat dan semestinya mendapat dukungan dari seluruh kalangan. Beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab bahkan lebih dulu menerapkan kebijakan serupa, memisahkan sentral pemerintahan dengan pusat aktifitas bisnis.
Kata Sucianti, beban Kota Metropolitan Jakarta begitu menumpuk. Selain yang mengemban status sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta merangkap menjadi pusat bisnis yang menjadikan iklim kerja di daerah ini tidak lagi ramah.
Apalagi melihat potret Pulau Jawa yang didera masalah kepadatan penduduk dan konversi lahan, sudah tidak relevan dan strategis. Kontras dengan kondisi Pulau Kalimantan yang kini didapuk sebagai lokasi IKN.
“Sekitar 57 persen penduduk Indonesia saat ini terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kontribusi ekonomi per pulau terhadap PDB Nasional tidak merata. Krisis ketersediaan air di pulau Jawa terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur. Konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa,” ucap Sucianti, Minggu (23/1/2022).
Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabekpunjur atau Jakarta Raya, kata Sucianti, praktis membuat beban Jakarta meningkat. Alhasil, terjadi penurunan daya dukung lingkungan. Kerugian ekonomi pun tak bisa dipungkiri.
Selaku pengusaha, Sucianti menilai kondisi ini merugikan iklim investasi di Indonesia secara luas.
“Kalimantan adalah tempat yang paling tepat. Karena Kalimantan adalah bebas bencana alam seperti gempa, dan posisi berada di tengah Indonesia jadi multiplier ekonomi semua turut merasakan. Tidak seperti di Jawa yg sudah sangat padat dan timpang di banding Indonesia Timur,” ungkap Sucianti.
Bahkan, dalam kaca mata Sucianti, agenda pemindahan IKN ke Kalimantan diproyeksi bakal mendorong multiplier effect bagi Provinsi Sulawesi Tenggara, mengingat letak Pulau Sulawesi yang begitu strategis dekat dengan Pulau Kalimantan.
“Efeknya pasti akan terasa di Sultra. Sebarkan ekonomi tidak lagi terkonsentrasi di Jawa tapi meluas ke Kalimantan. Nah, Sulawesi punya potensi besar, menerima dampak ekonomi dari pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan karena jarak yang begitu dekat. Sultra menerima dampak atas meningkatkan permintaan kebutuhan barang atau jasa di IKN nanti. Karena dari sisi waktu, transportasi lebih dekat dengan Sultra. Dari sisi akses, Indonesia Timur paling merasakan dampak positif dari pemindahan IKN ini. Ada pemerataan pembangunan dan ekonomi. Mestinya ini disambut positif,” urai Sucianti panjang lebar.
Lebih jauh, Sucianti berharap semua kalangan menyudahi statment negatif atas agenda pemindahan ibu kota. Dengan begitu pemerintah dapat berkonsentrasi full merealisasikan program yang sejatinya telah lama dicita-citakan Presiden RI terdahulu.
“Sebaiknya jika ada pihak yang kurang setuju, beri masukan yang membangun bukan malah memecah belah bangsa. Tunjukkan bahwa kita bangsa yang punya kelas berucap. Apalagi sebagai tokoh masyarakat jangan buat gaduh apalagi permalukan diri sendiri,” pungkas Sucianti. Adm
