LAJUR.CO, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar kepatuhan pajak para peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dibuka ke publik.
Menurutnya, pengumuman kepatuhan pajak ini diharapkan bisa mendongkrak semangat masyarakat untuk membayar pajak.
Sebab, calon yang berkompetisi di pemilu umumnya adalah tokoh-tokoh berpengaruh di kalangan masyarakat.
“Kewajiban pajak ini kalau bisa dibuat transparan, nanti Dirjen Pajak Kementerian Keuangan juga bisa menyampaikan, calon mana yang sudah melapor, calon mana yang belum,” kata Tito, Senin (13/3/2023).
Untuk itu, ia meminta agar seluruh peserta pemilu, baik calon presiden, calon anggota legeslatif, hingga kepala daerah harus mematuh kewajiban membayar pajak.
Tidak nyambung
Menanggapi hal ini, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, syarat kepatuhan pajak bagi calon pejabat publik merupakan hal yang lumrah di negara maju dan negara dengan demokrasi berkualitas.
Karenanya, ia menilai usulan ini baik untuk Indonesia, meskipun sudah terlambat. Akan tetapi, usulan ini justru tidak nyambung apabila ditujukan untuk memengaruhi kepatuhan rakyat dalam membayar pajak akibat adanya sederet kasus yang mencoreng nama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Pengumuman kepatuhan pajak para kandidat politisi dan pejabat negara itu tidak ada korelasi langsung atau pengaruh langsung,” kata Ubed, Selasa (14/3/2023).
Menurutnya, hal penting yang harus dilakukan untuk mendongkrak kembali kepatuhan warga dalam membayar pajak yakni dengan reformasi total birokrasi Kemenkeu. Ubed menuturkan, Kemenkeu harus memeriksa kekayaan pejabat yang tidak wajar dan mencurigakan.
“Usut tuntas aktor transaksi yang mencurigakan hingga triliunan rupuah itu,” jelas dia.
Bahkan ia menyarankan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengundurkan diri, jika biang persoalan sebenarnya memang ada di lembaga Kemenkeu.
Ia menilai, pengunduran diri Sri Mulyani ini perlu dilakukan demi terbangunnya kembali kepercayaan publik pada birokrasi.
“Karena persoalan di Kemenkeu ini merontokan kepercayaan publik kepada Kemenkeu, sebenarnya Sri Mulyani lebih layak mundur dibanding Zainal Amali,” ujarnya.
“Apalagi ternyata Sri Mulyani juga rangkap jabatan di puluhan posisi,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan belakangan memang mendapat banyak sorotan lantaran kasus Rafael Alun Trisambodo.
Kasus ini kemudian merembet panjang ke banyak kasus lain, seperti dugaan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kemenkeu dan gaya hidup mewah para pejabatnya. Adm
Sumber : Kompas.com
